BorneoFlash.com, SAMARINDA - Persoalan kekurangan tenaga kesehatan kembali mencuat di Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan bahwa hingga saat ini provinsi tersebut masih mengalami kekurangan sekitar 4.000 tenaga medis.
Kondisi tersebut dinilai berpengaruh signifikan terhadap mutu pelayanan kesehatan dasar di berbagai wilayah.
Minimnya jumlah tenaga kesehatan menyebabkan sejumlah fasilitas layanan kesehatan, khususnya di daerah pedalaman serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), belum mampu beroperasi secara maksimal.
Dampaknya, masyarakat di wilayah tersebut kerap harus menempuh jarak yang cukup jauh menuju pusat kabupaten atau kota untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar.
“Situasi ini berdampak langsung pada masyarakat. Masih terdapat daerah yang belum memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya,” ungkap Andi Satya, pada Jumat (16/1/2026).
Sebagai langkah menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, ia menilai pemanfaatan layanan telemedicine perlu diperluas.
Menurutnya, peningkatan kualitas jaringan internet dapat menjadi peluang untuk menghadirkan layanan konsultasi medis jarak jauh tanpa kehadiran fisik dokter di lokasi.
“Pemanfaatan teknologi memungkinkan pelayanan kesehatan diberikan secara waktu nyata dan dapat membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap tenaga medis,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa inovasi berbasis digital menjadi salah satu solusi penting untuk mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan yang selama ini terjadi di desa-desa terpencil dan wilayah perbatasan.
Di samping itu, DPRD Kaltim juga menilai perlunya penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi dalam upaya pemerataan distribusi tenaga kesehatan.
Kolaborasi lintas daerah tersebut dianggap krusial untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis di wilayah yang masih kekurangan.
“Tanpa keterlibatan aktif dari lembaga pendidikan, upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan akan sulit terealisasi secara optimal,” tegasnya.
Untuk jangka panjang, Andi Satya mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar menyiapkan program beasiswa ikatan dinas bagi putra-putri daerah. Melalui skema tersebut, penerima beasiswa diwajibkan kembali mengabdi di daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan.
“Dengan adanya kewajiban pengabdian, proses regenerasi tenaga kesehatan dapat berjalan lebih berkelanjutan, khususnya di wilayah terpencil,” katanya.
Krisis tenaga kesehatan di Kalimantan Timur ini terjadi di tengah percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Andi Satya menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan seimbang dengan pemenuhan layanan dasar, agar tidak menimbulkan kesenjangan di tengah meningkatnya perhatian nasional terhadap daerah tersebut.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar