“Pemasangan mesin tidak bisa dilakukan tanpa uji kolam dan uji konstruksi lebih dulu. Ini menyebabkan tahapan pembangunannya lebih panjang,” ujar Rendi.
Analis fiskal daerah menilai situasi ini mencerminkan pola awal potensi cost overrun, di mana timeline panjang, revisi teknis, dan ketidaktuntasan komponen utama dapat mendorong lahirnya kebutuhan anggaran tambahan di luar rencana.
Dalam konteks APBD yang sedang diketatkan, setiap pembengkakan biaya memerlukan dasar audit yang jelas untuk memastikan apakah deviasi itu bersifat teknis, administratif, atau akibat lemahnya pengawasan awal.
“Keputusan anggaran harus proporsional dengan kebutuhan riil dan tingkat kesiapan pekerjaan. Tidak boleh ada beban fiskal yang tidak terukur,” tegas Rendi.
Pemkab menyatakan bahwa finalisasi rekomendasi pembiayaan akan disusun berdasarkan audit teknis dan audit fisik yang telah dikompilasi. Hasilnya akan menentukan apakah Waterboom Pulau Kumala membutuhkan suntikan biaya lanjutan, rasionalisasi pekerjaan, atau renegosiasi kewajiban penyedia.
Proyek yang diproyeksikan sebagai ikon wisata Kukar itu kini memasuki fase kritis: apakah mampu diselesaikan sesuai rencana 2026, atau justru menjadi kasus pembengkakan biaya yang harus ditangani lebih ketat oleh pemerintah daerah.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar