BorneoFlash.com, KUKAR - Proyek Waterboom Pulau Kumala kembali menjadi perhatian setelah evaluasi Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) mengindikasikan adanya potensi cost overrun dari alokasi anggaran awal.
Meski telah menelan belanja puluhan miliar rupiah sejak 2023, sejumlah komponen konstruksi dan mesin belum mencapai tahap layak operasi, sehingga memunculkan kalkulasi ulang terhadap kebutuhan dana lanjutan.
“Masih ada beberapa kegiatan yang belum rampung dan memang membutuhkan anggaran tambahan. Perawatan pra-serah terima tetap menjadi kewajiban penyedia,” ungkap Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, pada Selasa (2/12/2025).
Sumber internal Pemkab menyebut terdapat pergeseran estimasi kebutuhan biaya dibandingkan dokumen awal proyek, terutama karena beberapa bagian mengalami penyesuaian teknis, revisi fungsi area, serta kebutuhan penyempurnaan sistem operasional.
Kondisi ini membuat pemerintah harus menimbang ulang apakah tambahan biaya berasal dari optimalisasi kontraktor atau dari belanja daerah yang berpotensi memperbesar beban APBD.
“Detail teknis mesinnya belum saya lihat satu per satu. Tapi laporan menunjukkan masih dibutuhkan beberapa miliar rupiah untuk menuju tahap operasional," jelas Rendi.
Isu yang turut memicu kewaspadaan fiskal adalah ketidaksesuaian antara laporan mesin yang disebut telah terpasang dengan kondisi ruang mesin yang pernah dilaporkan kosong dalam pemeriksaan visual.
Pemkab belum mengonfirmasi secara teknis, namun menyebut bahwa verifikasi fisik menjadi syarat mutlak sebelum keputusan anggaran diambil terutama untuk mencegah pembiayaan ganda terhadap aset yang seharusnya sudah masuk dalam kontrak.
“Pemasangan mesin tidak bisa dilakukan tanpa uji kolam dan uji konstruksi lebih dulu. Ini menyebabkan tahapan pembangunannya lebih panjang,” ujar Rendi.
Analis fiskal daerah menilai situasi ini mencerminkan pola awal potensi cost overrun, di mana timeline panjang, revisi teknis, dan ketidaktuntasan komponen utama dapat mendorong lahirnya kebutuhan anggaran tambahan di luar rencana.
Dalam konteks APBD yang sedang diketatkan, setiap pembengkakan biaya memerlukan dasar audit yang jelas untuk memastikan apakah deviasi itu bersifat teknis, administratif, atau akibat lemahnya pengawasan awal.
“Keputusan anggaran harus proporsional dengan kebutuhan riil dan tingkat kesiapan pekerjaan. Tidak boleh ada beban fiskal yang tidak terukur,” tegas Rendi.
Pemkab menyatakan bahwa finalisasi rekomendasi pembiayaan akan disusun berdasarkan audit teknis dan audit fisik yang telah dikompilasi. Hasilnya akan menentukan apakah Waterboom Pulau Kumala membutuhkan suntikan biaya lanjutan, rasionalisasi pekerjaan, atau renegosiasi kewajiban penyedia.
Proyek yang diproyeksikan sebagai ikon wisata Kukar itu kini memasuki fase kritis: apakah mampu diselesaikan sesuai rencana 2026, atau justru menjadi kasus pembengkakan biaya yang harus ditangani lebih ketat oleh pemerintah daerah.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar