BorneoFlash.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mempermudah akses layanan administrasi kependudukan bagi para pendatang, khususnya pekerja di sektor perkebunan yang selama ini kesulitan mengurus dokumen resmi.
Kepala Disdukcapil Kukar, Muhammad Iryanto, mengatakan banyak tenaga kerja yang belum tercatat secara administratif.
“Pada kegiatan hari ini Jumat (14/11/2025), kami sampaikan bahwa dari pendataan bersama Disnaker dan Dinas Perkebunan, ditemukan sekitar 300 ribu pekerja yang belum memiliki KTP elektronik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebagian besar pekerja pendatang bukan tidak mau mengurus dokumen, tetapi karena tidak memahami bahwa prosedur pindah domisili kini jauh lebih sederhana.
“Masih banyak yang mengira harus pulang ke daerah asal. Padahal cukup membawa KTP dan KK lama, lalu datang ke kantor desa atau kecamatan di Kukar. Semuanya bisa diselesaikan di sini. Tidak perlu balik kampung,” jelasnya.
Iryanto juga menegaskan bahwa seluruh layanan Disdukcapil tidak dipungut biaya apa pun. “Kalau ada yang meminta bayaran, mohon segera dilaporkan. Standar kita jelas: Rp0,” tegasnya.
Untuk menjangkau pekerja yang tinggal jauh dari pusat pelayanan, Disdukcapil Kukar menurunkan tim jemput bola ke berbagai lokasi perkebunan.
Petugas mendatangi site kerja agar perekaman KTP, pembaruan data, hingga layanan mutasi dapat dilakukan tanpa mengganggu jam kerja.
Langkah ini sekaligus mendukung proses penyusunan regulasi ketenagakerjaan sektor perkebunan sawit di tingkat provinsi.
“Kami ingin semua tenaga kerja di Kukar terdata dan memiliki dokumen sah, apa pun jenis pekerjaannya,” pungkas Iryanto.
