Pemerintah Indonesia telah menerjemahkan prinsip ini ke dalam berbagai program nasional, seperti digitalisasi UMKM, peningkatan akses pembiayaan, dan penguatan koperasi modern.
Kemenko Perekonomian berperan aktif dalam koordinasi lintas sektor untuk memperluas kerja sama antar negara APEC dalam mendukung inklusi keuangan dan transformasi digital di tingkat UMKM.
Dalam forum tersebut, Presiden juga menyoroti pentingnya kerja sama APEC untuk menghadapi ancaman lintas batas yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi kawasan, seperti penyelundupan, penipuan, korupsi, pencucian uang, dan perdagangan narkotika.
Isu-isu tersebut dipandang sebagai ancaman nyata terhadap keamanan dan integritas ekonomi global. Indonesia menyerukan agar negara-negara APEC memperkuat kerja sama hukum dan penegakan regulasi guna menekan kejahatan transnasional yang merusak sistem perdagangan dan keuangan internasional.
Melalui pengalaman dan kebijakan reformasi ekonominya, Indonesia menempatkan diri sebagai pembangun jembatan antara negara maju dan berkembang di kawasan Asia-Pasifik.
Posisi ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjadi mediator dan katalisator dalam memperkuat kepercayaan serta mendorong kolaborasi ekonomi yang saling menguntungkan.
Partisipasi aktif Indonesia di forum KTT APEC 2025 ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah untuk menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat Indonesia.
Melalui kerja sama multilateral APEC, Indonesia berupaya memperluas peluang bagi UMKM, meningkatkan kerja sama investasi berkelanjutan, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia-Pasifik. (*/ekon.go.id)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar