Pemerintah mengalokasikan Rp30 triliun untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) tambahan kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama Oktober hingga Desember 2025.
Tag: Airlangga Hartarto
Pemerintah Tambah Penerima BLT dan Buka Program Magang Nasional
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan paket stimulus ekonomi baru.
Airlangga: Target Investasi Kuartal III 2025 Tercapai, Realisasi Capai Rp1.400 Triliun
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan target investasi kuartal III 2025 tercapai dengan realisasi mencapai sekitar Rp1.400 triliun
Prabowo Instruksikan Penguatan BUMN SDA dan Produksi PT Timah
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan dan memerintahkan para menteri memperkuat BUMN sektor sumber daya alam, termasuk meningkatkan kapasitas produksi PT Timah di Bangka Belitung.
WTO Menangkan Indonesia dalam Sengketa Biodiesel dengan Uni Eropa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Panel WTO memenangkan Indonesia dalam sengketa bea masuk imbalan Uni Eropa terhadap biodiesel asal Indonesia.
Menabung Jadi Ciri Pelajar Cerdas, Kata Menko Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pelajar cerdas selalu pintar menabung.
Airlangga Ajak Temasek Genjot Investasi, Fokus ke Energi Hijau dan Startup
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong Temasek Holdings untuk terus memperluas investasinya di Indonesia.
ESDM Tawarkan Tambahan Impor Energi ke AS untuk Redam Tarif 32 Persen
Kementerian ESDM menawarkan penambahan impor energi dari Amerika Serikat guna menekan dampak kebijakan tarif resiprokal 32 persen yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump kepada Indonesia.
Pemerintah Salurkan BSU Mulai Juni, Fokus Dorong Daya Beli Masyarakat
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) mulai Juni 2025.
Negosiasi Tarif AS: Dampak QRIS dan GPN Terhadap Sistem Pembayaran Domestik Indonesia
Indonesia menyoroti sistem pembayaran domestik, seperti QRIS dan GPN, dalam negosiasi tarif resiprokal dengan AS, yang dianggap membatasi perusahaan asing.
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.