BorneoFlash.com, SAMARINDA – Harapan baru muncul bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terkait isu pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH).
Setelah melalui serangkaian komunikasi dengan Kementerian Keuangan, kekhawatiran akan pemotongan besar yang sempat mencuat tampaknya mulai mereda.
Pertemuan antara Gubernur Kaltim dan pihak Kemenkeu dikabarkan menghasilkan perkembangan positif.
Isu pemangkasan hingga 75–80 persen yang sebelumnya mencuat, kini dinilai tidak akan terjadi dalam skala sebesar itu.
Pemerintah pusat disebut tengah melakukan penghitungan ulang untuk menentukan porsi yang lebih proporsional bagi daerah penghasil sumber daya alam tersebut.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan bahwa sinyal yang diterima dari Kemenkeu menunjukkan arah yang menggembirakan.
Ia menyebutkan, hasil pembahasan terakhir mengindikasikan bahwa pemotongan tidak akan separah perkiraan awal.
“Berdasarkan komunikasi terakhir, pemerintah pusat tampaknya mempertimbangkan aspek keadilan fiskal bagi daerah penghasil. Indikasinya, pengurangan DBH kemungkinan hanya berkisar 25 sampai 30 persen,” tutur Seno, pada Senin (13/10/2025).
Ia menambahkan, pembicaraan dengan Kementerian Keuangan berlangsung dalam suasana konstruktif dan terbuka.
Pihaknya optimistis keputusan akhir yang akan ditetapkan nanti tetap menguntungkan bagi Kaltim.
Menurut Seno, Kemenkeu masih menelaah formula akhir untuk menentukan besaran DBH secara tepat.
Ia meyakini pemerintah pusat memahami pentingnya dana tersebut dalam menunjang pembangunan, terutama di wilayah yang menjadi penopang utama pendapatan negara dari sektor batu bara dan migas.
“Harapan kami, keputusan akhir nanti dapat menjaga kesinambungan program pembangunan di Kaltim. Kami percaya pemerintah pusat memiliki komitmen untuk memperhatikan kontribusi besar daerah terhadap perekonomian nasional,” pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar