BorneoFlash.com, SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, memberikan penegasan terkait aspirasi ratusan tenaga honorer yang menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur, pada Kamis (14/8/2025).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk desakan agar proses pengangkatan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat segera direalisasikan.
Dalam keterangannya, Rudy menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memahami dan mendukung sepenuhnya perjuangan para tenaga honorer.
Namun, ia mengingatkan bahwa proses penetapan status PPPK maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah kewenangan pemerintah daerah, melainkan berada di bawah otoritas pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Rudy menjelaskan, Pemprov Kaltim tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan secara sepihak, tetapi dapat mengajukan usulan dan memperjuangkannya kepada kementerian terkait.
Ia menuturkan, pengajuan usulan resmi telah dilakukan sejak lama, khususnya untuk tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun di berbagai instansi pemerintah daerah.
Menurutnya, jika persetujuan dari pemerintah pusat sudah diterbitkan, proses pelantikan akan segera dilaksanakan tanpa adanya penundaan.
"Kewenangan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK maupun ASN sepenuhnya berada di pemerintah pusat melalui KemenPAN-RB. Dari sisi kami, pengajuan sudah kami lakukan, dan begitu ada persetujuan, pelantikan akan langsung dijalankan,"jelas Rudy, pada Jumat (15/8/2025).
Ia menambahkan bahwa proses tersebut harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku secara nasional.
Pemprov Kaltim, lanjut Rudy, akan terus mengawal komunikasi dengan pihak kementerian agar tidak terjadi hambatan yang dapat memperlambat proses.
“Kami akan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, sekaligus memperjuangkan agar aspirasi para honorer ini dapat segera terwujud,”tegasnya.
Dengan pernyataan ini, Pemprov Kaltim berharap para tenaga honorer tetap sabar menunggu proses yang sedang berjalan, sembari memastikan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat berlangsung secara intensif. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar