Berita Nasional

DPR Dorong Kurikulum Pancasila dan Perlindungan untuk Guru Honorer

lihat foto
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. FOTO : ANTARA/HO-Humas DPR RI.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. FOTO : ANTARA/HO-Humas DPR RI.

BorneoFlash.com, JAKARTA -

Ketua

Komisi

X DPR RI,

Hetifah

Sjaifudian

,

menegaskan

bahwa

DPR

terus

memperjuangkan

aspirasi

para guru dan

mendorong

sistem

pendidikan

nasional

yang

membumi

,

berkarakter

,

serta

berpihak

pada

nilai-nilai

kebangsaan

.

Hetifah

menyampaikan

komitmen

tersebut

dalam

Rapat

Dengar

Pendapat

Umum

(RDPU)

Komisi

X DPR RI

bersama

Pengurus

Besar

Persatuan

Guru

Republik

Indonesia (PB PGRI) dan

Ikatan

Pendidikan Nusantara (IPN) di

Kompleks

Parlemen

,

Senayan

, Jakarta.

"

Masukan

dari

PGRI dan IPN sangat

berharga

.

Komisi

X

berkomitmen

mengawal

aspirasi

ini

dalam

proses

legislasi

,

penganggaran

, dan

pengawasan

. Guru

harus

mendapatkan

afirmasi

yang

layak

, dan

pendidikan

kita

harus

kembali

pada

semangat

gotong royong

serta

karakter

kebangsaan

,” kata

Hetifah

di Jakarta,

Selasa

.

Dalam

forum

tersebut

, PGRI

menyampaikan

berbagai

persoalan

yang

dihadapi

guru,

seperti

ketidakadilan

dalam

rekrutmen

ASN PPPK,

pelaksanaan

Pendidikan

Profesi

Guru (PPG) yang

belum

optimal,

serta

beban

administratif

yang

masih

memberatkan

.

IPN

menekankan

pentingnya

memperkuat

pendidikan

karakter

dan

nilai-nilai

kebangsaan

,

serta

merevisi

regulasi

agar

lebih

mendukung

lembaga

pendidikan

berbasis

masyarakat

.

Hetifah

menyatakan

dukungannya

terha

dap

revisi

kebijakan

yang

belum

berpihak

pada guru

honorer

.Ia

juga

mendorong

penguatan

kurikulum

yang

berlandaskan

nilai-nilai

Pancasila.

Selain

itu

,

Hetifah

mendorong

kolaborasi

yang

lebih

erat

antara

sekolah

,

keluarga

, dan

komunitas

untuk

membangun

ekosistem

pendidikan

yang

holistik

dan

inklusif

.

Komisi

X DPR RI

terus

membuka

ruang

dialog

dengan

para

pemangku

kepentingan

pendidikan

melalui

forum

seperti

RDPU

ini

,

guna

memastikan

setiap

kebijakan

benar-benar

menjawab

kebutuhan

di

lapangan

. (*)

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar