Pemprov Kaltim

CSR Tambang Dinilai Belum Tepat Sasaran, Gubernur Harum Dorong Transformasi Total

lihat foto
Gubernur Kaltim, Rudy Masud. Foto: BorneoFlash/ Nur Ainunnisa
Gubernur Kaltim, Rudy Masud. Foto: BorneoFlash/ Nur Ainunnisa

BorneoFlash.com, SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud (Harum), melayangkan kritik tajam terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/

Corporate Social Responsibility (CSR)

di sektor pertambangan.

Ia menilai, hingga kini kontribusi sosial perusahaan tambang masih belum sinkron dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Meski aktivitas pertambangan di Kaltim telah berlangsung sejak lebih dari 40 tahun lalu, namun dampak sosial dari program CSR yang dijalankan perusahaan dinilai belum signifikan.

Banyak program yang berjalan hanya sebagai formalitas, tanpa memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat.

“Sudah 40 tahun lebih pertambangan berjalan, tetapi CSR kita masih cenderung simbolik dan belum mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat,”ujar Gubernur Harum.

Sebagai langkah korektif, Pemprov Kaltim tengah menyusun peta jalan CSR yang lebih komprehensif.

Peta ini akan memuat data lokasi pelaksanaan, bentuk kegiatan, besaran anggaran, serta periode pelaksanaan yang dirancang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.


"Ke depan, kami ingin ada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan CSR. Pengawasan akan melibatkan inspektorat, dinas terkait, hingga elemen masyarakat sipil,"tegasnya.

Gubernur Harum menekankan bahwa CSR tak cukup hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, melainkan juga komitmen moral dan investasi sosial jangka panjang.

Ia mendorong agar pelaksanaan CSR dapat memicu perubahan struktural di daerah-daerah terdampak tambang, mulai dari pemulihan lingkungan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

“CSR seharusnya menjadi investasi sosial jangka panjang. Perusahaan wajib berkontribusi nyata dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan,”tuturnya.

Ia juga membuka opsi kerja sama penyaluran CSR melalui lembaga resmi seperti Baznas untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran.

Program prioritas yang dapat dibiayai melalui CSR meliputi perbaikan rumah warga, beasiswa, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi berbasis komunitas.

"Jangan sampai dana CSR justru mengalir ke luar daerah, sementara masyarakat Kaltim masih menghadapi tantangan hidup yang nyata,"pungkasnya. (*)

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar