BorneoFlash.com , SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) merancang program komprehensif penanggulangan banjir dengan revitalisasi sungai di delapan kabupaten/kota selama periode 2026 hingga 2030.
Program ini bertujuan mengurangi risiko banjir melalui penataan sistem pengairan yang menyeluruh dan lintas wilayah.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat terintegrasi dan tidak parsial.
Penataan akan dilakukan secara sistematis dari wilayah utara ke selatan provinsi.
“Langkah penanganan tidak bisa dilakukan secara terpisah. Setiap daerah akan saling terhubung dalam sistem penanggulangan ini, dimulai dari Berau hingga Paser,”ujarnya, Minggu (15/6/2025).
Kota Samarinda menjadi daerah prioritas karena tingkat kerawanannya yang tinggi.
Sejumlah sungai utama di kota ini akan direvitalisasi, seperti Karang Asam Besar dan Kecil, Karang Mumus, serta beberapa sungai kecil di kawasan Makroman, Rapak Dalam, dan Loa Hui.
Sementara itu, kota dan kabupaten lainnya juga akan melaksanakan proyek serupa dengan fokus pada aliran sungai yang dianggap krusial.
Balikpapan akan memusatkan upaya pada Sungai Somber dan Teritip, sementara di Penajam Paser Utara akan dilakukan normalisasi Sungai Labangka dan Sesulu.
Paser direncanakan menangani Sungai Kendilo dan Semumur.
Di wilayah Kutai Kartanegara, revitalisasi akan menyasar Sungai Marangkayu, Santan, Tenggarong, Loa Janan, dan Loa Haur.
Bontang akan melakukan normalisasi terhadap Sungai Tanjung Laut, Guntung, dan Bontang. Di Kutai Timur, fokus penanganan berada di Teluk Pandan, Kenyamukan, dan Sangatta.
Sementara di Berau, Sungai Tumbit akan menjadi sasaran utama.
Untuk Sungai Karang Mumus di Samarinda, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran tahunan sebesar Rp5 miliar.
Selain itu, tengah dikaji pula pembangunan kanal banjir baru yang akan diarahkan dari kawasan hulu menuju wilayah Tanah Merah agar air langsung mengalir ke laut.
“Jika kanal tersebut dapat direalisasikan, maka tekanan terhadap Bendungan Benanga bisa dikurangi. Saat ini, bendungan tersebut sudah mengalami pendangkalan yang cukup signifikan,”terang Wagub Seno.
Sejak 2019 hingga 2024, revitalisasi sungai telah dilakukan melalui Dinas PUPR-PERA di 15 sub-DAS, termasuk di antaranya Karang Asam, Sambutan, Makroman, dan Sempaja.
Sungai Karang Mumus juga telah mengalami pengerjaan di berbagai titik strategis seperti Jembatan Selili, Jembatan S, Sungai Dama, hingga Gang Nibung.
Meski demikian, Wagub Seno menilai upaya tersebut masih belum cukup.
Ia mendorong dilakukannya evaluasi mendalam terhadap siklus banjir tahunan, lima tahunan, hingga sepuluh tahunan guna merancang strategi pengendalian jangka panjang.
Selain revitalisasi sungai, sistem drainase juga akan ditinjau kembali.
Salah satu titik rawan berada di sekitar Pasar Segiri, di mana genangan sering terjadi karena pintu air tidak tertutup saat air laut pasang.
“Pintu air harus dijaga dan dikendalikan secara rutin, terutama saat pasang. Petugas wajib bersiaga dan pompa air harus dalam kondisi aktif. Jika tidak, genangan akan terus terjadi,”tegasnya.
Program ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang Pemprov Kaltim untuk membangun sistem pengendalian banjir yang tangguh dan adaptif, terutama di kawasan padat penduduk dan rawan banjir. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar