Transparansi Keuangan Kaltim Diakui, Raih WTP ke-12 dari BPK

BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menunjukkan konsistensinya dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Ini menjadi raihan WTP ke-12 secara berturut-turut bagi Kaltim.

Opini WTP tersebut diumumkan dalam forum resmi Rapat Paripurna DPRD Kaltim, pada Jumat (23/5/2025).

Dalam laporannya, BPK menilai bahwa Pemprov Kaltim telah memenuhi empat unsur utama dalam pelaporan keuangan, yakni kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, keterbukaan informasi, ketaatan pada regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Pencapaian ini dianggap bukan sekadar prestasi administratif, tetapi sebagai indikator bahwa sistem pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov Kaltim terus mengalami perbaikan dan penguatan kelembagaan.

Menurutnya, laporan yang disusun secara transparan menjadi salah satu kunci utama dalam meraih kepercayaan lembaga pemeriksa.

“Ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel,”ujar Seno dalam sambutannya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, pencapaian opini WTP harus dijadikan momentum untuk terus menyempurnakan praktik birokrasi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

“Transparansi bukan hanya tentang memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga soal membangun kredibilitas dan tanggung jawab kepada masyarakat,”tambahnya.

Dengan capaian ini, Kalimantan Timur menegaskan posisinya sebagai salah satu provinsi yang mampu menjaga kualitas tata kelola keuangan secara konsisten di tengah tantangan pembangunan yang terus berkembang. (*)