Pemprov Kaltim Serahkan Pengelolaan Stadion Segiri ke Pemkot Samarinda

Etam–Benuanta 10 Februari 2025 Penulis: Ardiansyah Editor: Ardiansyah

Ukuran:

BorneoFlash.com, SAMARINDA - Polemik terkait penggunaan Stadion Segiri oleh Borneo FC akhirnya menemukan solusi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menyerahkan pengelolaan stadion tersebut kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda setelah Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, melakukan peninjauan dan penandatanganan serah terima, pada Senin (10/2/2025).

Dalam kunjungannya, Akmal Malik didampingi sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas PUPR dan Pera Kaltim, AM Fitra Firnanda; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaltim, Ahmad Muzakkir; Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim, Agus Hari Kesuma; serta Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Felix Joni Darjoko. Direktur Borneo FC, Ponaryo Astaman, bersama puluhan suporter juga turut hadir dalam agenda tersebut.

Akmal Malik menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan dalam rehabilitasi dan renovasi sejumlah stadion di Indonesia, termasuk Stadion Segiri di Samarinda.

"Kami berterima kasih karena stadion kebanggaan kita ini telah selesai direnovasi melalui Dinas PUPR dan Pera Kaltim," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa setelah proses renovasi selesai, pengelolaan Stadion Segiri diserahkan kepada Pemkot Samarinda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pengelolaan stadion ini akan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Samarinda. Manajemen Borneo FC dipersilakan untuk berkoordinasi dengan pemerintah kota jika ingin kembali menggunakan stadion ini sebagai home base," jelasnya.

Akmal juga menekankan bahwa pengoperasian stadion tetap harus berada di bawah pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim, mengingat stadion tersebut masih berada dalam masa pemeliharaan selama enam bulan ke depan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Felix Joni Darjoko, menegaskan pentingnya pengelolaan aset pemerintah yang baik dan transparan agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Stadion ini merupakan aset pemerintah yang harus dikelola dengan baik. Proses pengelolaannya dapat dilakukan melalui skema kerja sama antar daerah, dalam hal ini antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemkot Samarinda," ungkapnya.

Felix juga menambahkan bahwa BPKP siap memberikan pendampingan dalam proses penataan aset agar seluruh mekanisme pengelolaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.