BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Penertiban rutin terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Pasar Pandansari terus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Tim Gabungan, yang terdiri dari TNI dan Polri, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan.
“Kami fokus pembersihan atau penertiban PKL. Kegiatan ini sudah dilakukan kurang lebih hampir enam kali dalam tahun 2024. Kita mulai dari bulan Juli 2024,” ujar Sekretaris Satpol PP Balikpapan, Izmir Novian Hakim ketika diwawancarai di sela-sela kegiatan penertiban, pada hari Selasa (3/12/2024).
Berdasarkan pantauan di lapangan, masih menemukan pelanggaran-pelanggaran, meskipun para PKL intensitas dan frekuensi sudah mulai berkurang jika dibandingkan tiga bulan yang lalu.
Walaupun memang tidak bisa secara instan dalam melakukan pembersihan pada satu kawasan, apalagi kawasan ini sudah dianggap ramai. “Itu memerlukan waktu dan pendekatan komunikasi,” katanya.
Ya memang, membutuhkan manajemen pengaturan yang baik, dengan salah satu cara duduk bersama mengkaji hal ini bersama instansi terkait.
“Langkah konkret apa ke depan supaya PKL disini benar-benar sadar, bahwa mereka berjualan sudah melanggar ketertiban. Kita lihat sangat crowded, arus lalu lintas juga macet, kemudian parkir juga sembarangan Perlu pengaturan yang revolusioner,” ujar Sekretaris Satpol PP Balikpapan.
Pihaknya juga akan melakukan kajian yang lebih tematik, seperti melakukan treatment-treatment lain, terutama dalam hal pengaturan PKL. “Apakah nanti perlu relokasi atau dipindahkan ke pasar lain, kita lihat perkembangan di tahun depan seperti apa,” ungkap Izmir.
Oleh karena itu, penertiban ini tidak berhenti disini, pihaknya akan melakukan pengamanan setiap harinya dengan menerjunkan satu personil sebanyak 10 petugas. “Semoga PKL perlahan-perlahan timbul kesadaran pribadi, sehingga kota kita lebih bersih, ada estetikanya,” harapnya.
Jika melihat dari sisi di lapangan, Izmir menyatakan tidak ada yang mengkoordinir para PKL ini, melainkan datang dari keinginan untuk melakukan usaha. Namun, usaha tidak dibarengi dengan tempat yang memadai, sehingga terjadilah PKL ini. “Tugas kami memang melakukan penertiban, di lapangan dan mereka juga memahami bahwa ini menjadi tugas kami,” ujarnya.
