Lakukan Aksi Protes, Warga Tak Terima Lahan Tergusur  

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Forum Masyarakat RT 37 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur melakukan aksi protes dengan memasang spanduk, Jumat (8/7/2022).

Puluhan warga yang tergabung dalam forum tersebut tidak rela lahannya dirampas pihak Kodam VI/Mulawarman dengan alasan apapun. Warga juga menyatakan akan terus berjuang untuk mempertahankan haknya.

Selain itu, warga juga menuntut agar pihak Kodam VI/Mulawarman untuk segera memerintahkan pihak pertanahan Balikpapan membuka blokir atas tanah milik masyarakat.

Tak hanya itu, warga juga menuntut pihak Kodam VI/Mulawarman untuk berhentikan pemasangan patok dan penggusuran tanpa ada dasar surat yang sah.

Berdasarkan Surat Keputusan (Gubernur) Nomor 4 Tahun 1977, bahwa seluas 1.000 hektare di kawasan itu dihibahkan untuk Kodam VI/Mulawarman. Oleh karena itu, penggusuran dan pematokan dilakukan Kodam VI/Mulawarman.

Ketua Forum RT 37 Kelurahan Manggar Yohani Nani menyayangkan adanya pemblokiran pengurusan peningkatan status lahan atau sertifikat warganya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan.

“Kami minta tanah ini supaya dibuka blokirnya, karena setiap kami mengajukan peningkatan surat-surat tanah kami itu ditolak oleh BPN,” ujarnya kepada awak media, Jumat (8/7/2022).

Beberapa waktu lalu, lanjutnya dengan sewenang-wenang dari oknum TNI Kodam VI/Mulawarman tanah dan tanaman warga digusur.

“Penggusuran juga disertai dengan mengancam warga untuk keluar saja dari sini,” jelasnya mewakili warga.

Salah seorang warga yang lahannya tergusur Karninawati Iskandar menyampaikan, jika Kampung Toraja ini sudah berdiri sejak tahun 1965 dan di tahun 1969 warga sudah ada bercocok tanam. Tahun 1972 sudah ada segel tanah dan pematokan.

Jika pihak Kodam VI/Mulawarman sesuai pada SK Gubernur Tahun 1977, maka SK itu dianggap lemah oleh warga.

"Kalau memang seandainya ini punya mereka, kenapa nggak dari jaman dulu, kok baru sekarang di klaim. Apalagi mereka itu institusi loh,” ujarnya.

Selain itu, sesuai SK Gubernur Kaltim tahun 1977 lokasi milik Kodam VI/Mulawarman berada di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara.

Sedangkan, tanah milik warga yang diklaim Kodam VI/Mulawarman berada di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.

“Padahal sejak dulu tidak ada perubahan wilayah Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur. Lokasi beda," terangnya.

Saat dikonfirmasi, Kapendam VI/Mulawarman Kolonel M Taufik Hanif mengatakan, Kodam VI/Mulawarman tetap berpegang dengan SK Gubernur Kaltim bahwa Pemprov telah menghibahkan 1.000 hektar lahan di Karang Joang dan Manggar. Lahan ini akan digunakan untuk program ketahanan pangan menjelang pembangunan IKN.

“Dari luasan 1.000 hektar, 500 hektar telah disertifikasi, sisanya 500 lagi akan segera disertifikat, dimana wilayahnya termasuk di Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur," paparnya.

Taufik pun menegaskan, jika pihaknya berpatokan pada titik koordinat yang ada di SK dari Gubernur Kaltim bukan pada wilayah.

“Tanah yang diklaim itu masuk dalam koordinat tanah yang dihibahkan oleh Pemprov Kaltim. Kita patokannya koordinat, bukan wilayah,” sebutnya.

Pihaknya mengklaim sudah mensosialisasikan kepada warga dan berkoordinasi dengan BPN, sebelum melakukan pematokan.

"Silahkan melakukan upaya hukum sesuai dengan jalur yang ada, apabila masyarakat ada yang keberatan,” tutupnya.