Sehingga menurutnya, jika jumlah 470 aset satu tahun jadinya hanya 10-20 hal tersebut akan sangat lama dalam penuntasannya.
"Kami turun meminta pembuktian, ternyata hanya mencari satu sertifikat saja setengah mati," bebernya.
Sementara itu, terpisah, Plt Kepala BPKAD, Pujiono mengatakan dengan adanya pansus aset ini, kedepannya bisa membuat percepatan dalam sertifikasi biar terselesaikan.
"Mudah-mudahan dengan adanya pansus Kami akan mempercepat bagaimana menyelesaikan permasalahan aset, banyak sekali aset-aset kita itu baik legalitasnya, keberadaannya itu perlu kita konsolidasikan supaya keamanan dari sisi aset kita khususnya di pemerintahan kota balikpapan ini terjamin," ujarnya.
Di mana, BPKAD dalam setahun ditargetkan untuk menyelesaikan sertifikasi sebanyak 150 aset yang harus bersertifikat.
"Supervisi oleh KPK kami akan patuhi itu setiap tahun. Nah kebetulan progresnya sekarang itu sangat rumit. Misalnya ukuran sekolah ini sekian kali meter, ternyata setelah diukur itu ada perubahan sedikit ukurannya itu di sertifikat kan, nah itu terus kita treatment," jelasnya.
Dengan itu, pihaknya akan terus mengejar sertifikasi aset Pemerintah sesuai dengan tujuan dari DPRD itu sendiri.
"Mudah-mudahan kemauannya Dewan khususnya Pansus aset kita dapat penuhi, bagus juga dewan dari sisi pengawasannya terus ngepush kita mendorong kita untuk penanganan aset itu supaya baik, karena penanganan aset ini sudah seperti benang kusut sebenarnya," tandasnya.
(BorneoFlash.com/Eko)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar