Terpisah, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo menambahkan, jika memang ada anggota yang melanggar, pada prinsipnya semua akan ditindak lanjuti.
Namun untuk arahan yang disampaikan oleh Kapolri itu lebih merujuk kepada pelanggaran anggota yang bersifat kasar dan arogan. Itu yang harus ditindak tegas.
“Tapi kalau memang sampai pada hukuman terberat, maka diberikan hukuman terberat. Kalau itu sifatnya memang dapat merugikan orang secara fisik, seperti contoh yang terjadi di Tangerang dan Sulawesi.
Itu kan memang tidak mencerminkan seorang aparat keamanan yang mengayomi masyarakat, melainkan malah menjadi pelaku disitu,” jelasnya.
Lanjut dia katakan, untuk di Polda Kaltim sendiri, Propam dan Inspektorat Irwasda sudah melakukan langkah-langkah.
Baik itu pengawasan, dan juga sudah diarahkan oleh Kasi propam Polres jajaran, dan para Kapolres juga sudah ditekankan oleh Kapolda dan Irwasda.
Untuk lebih menekankan pengawasan terhadap anggotanya, untuk bekerja sesuai dengan SOP.
“Itu tidak bosan-bosan kami sampaikan kepada seluruh jajaran. Dan Kapolres juga tidak tinggal diam dalam hal ini.
Yaitu berusaha untuk menyelesaikan urusan Pandemi Covid-19 dengan keterbatasan yang ada, namun dalam pengawasan kepada anggota juga tidak kurang.
Kalaupun terjadi itu oknum dan bukan organisasinya,” lanjutnya.
Yang jelas jika ada oknum yang melakukan tindak kekerasan dan tidak sesuai dengan SOP kepada masyarakat. Perintah Kapolri sudah jelas akan ditindak tegas.
“Kalau sampai pada pencopotan jabatan dan pemecatan secara tidak hormat kalau memang harus itu dilakukan maka akan dilakukan.
Kalau untuk di Polda Kaltim untuk laporan adanya anggota yang melakukan kekerasan kepada warga masyarakat belum ada dan kami harapkan tidak ada yah.
Kami juga sudah instruksikan untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya.
(BorneoFlash.com/Eko)
