BorneoFlash.com, SENDAWAR – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kutai Barat melaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan hak anak pada lembaga melalui Workshop gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA).
Kegiatan Workshop gugus tugas KLA dibuka langsung oleh Bupati Kutai Barat, dihadiri sejumlah pejabat teknis, dan diikuti peserta sebanyak 25 orang secara offline dan 25 orang melalui Aplikasi Zoom Meeting.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Kutai Barat FX Yapan berterima kasih dukungan Pemerintah Provinsi, atas kepedulian untuk maju dan berkembangnya Kabupaten Kutai Barat khususnya dari aspek kabupaten yang layak anak.
“Semoga dengan terselenggaranya Workshop di tempat ini bisa mendorong Kabupaten Kutai Barat memenuhi atau meraih Skor Kategori Pratama sebagai Kabupaten Layak Anak,” harapnya, jumat (26/3/2021).
Diketahui sebelumnya, Kutai Barat sendiri telah terpilih dan ditetapkan oleh Gubernur melalui SK pada Tahun 2019 sebagai salah satu Kabupaten Pengembang Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak, yang sebenarnya sejak Tahun 2017 melalui Peraturan Bupati Nomor 33 telah disusun Rencana Aksi Daerah KLA dengan beberapa peningkatan Kapasitas SDM untuk Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidikan dan Forum Anak.
FX Yapan juga berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mensukseskan Kutai Barat menjadi Kabupaten Layak Anak.
” Jalin dan tingkatkan sinergitas antar anggota lebih dari sebelumnya, sebab untuk menuju Skor Pratama masih terkendala dengan data-data yang harus dikumpulkan yang berada pada masing-masing perangkat daerah terkait,” ujarnya
“Besar harapan saya, Tim Gugus KLA ini dapat melaksanakan perannya dengan sungguh-sungguh, sebab urusan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak bukan hanya menjadi tanggung jawab DP2KBP3A semata, tetapi adalah tanggungjawab kita bersama,” lanjut FX Yapan.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Anak Junainah mengatakan tujuan kegiatan KLA adalah untuk memenuhi hak anak dan perlindungan anak secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten dan Kota yang mengarah kepada upaya transformasi dan konteksi hak anak dari dampak hukum dalam definisi strategi dan intervensi pembangunan.
“Hal tersebut terimplementasi dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan dalam pemenuhan hak anak serta perlindungan anak pada satu wilayah kabupaten dan kota,”ujar Junainah.
(BorneoFlash.com /Lilis)
