Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengutamakan efisiensi anggaran agar dana publik langsung bermanfaat bagi masyarakat.
Tag: Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi Kanim Balikpapan Dapat Apresiasi Staf Khusus Menteri Imipas
Reformasi birokrasi yang dijalankan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Balikpapan mendapat apresiasi langsung dari Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Bidang Isu Strategis, Heru Dwi Pratondo.
Rini Widyantini: Reformasi Birokrasi Akan Selaras dengan Program Prioritas Presiden Prabowo
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memastikan kebijakan strategis reformasi birokrasi akan terus beradaptasi agar selaras dengan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Kemenag Optimalkan Lahan dan Digitalisasi KUA
Kementerian Agama mendorong pemanfaatan lahan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memperkuat fungsi dan layanan. Salah satunya, Kemenag menyediakan dashboard terintegrasi yang memetakan kondisi sarana dan prasarana KUA di seluruh Indonesia.
Pemerintah Hapus Uang Saku Rapat PNS Mulai 2026
Pemerintah akan menghapus uang saku harian bagi PNS yang mengikuti rapat sehari penuh di luar kantor mulai tahun anggaran 2026.
Mentan Amran Sulaiman Pecat Dua Pegawai Kementan Terlibat Pungli dan Penyalahgunaan Wewenang
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali membuat gebrakan tegas dengan memecat dua pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dan menyalahgunakan wewenang.
Sri Mulyani Pangkas Uang Rapat dan Honor ASN Lewat Aturan Baru
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026. Aturan ini mengatur ulang penggunaan anggaran, termasuk pemangkasan uang rapat, honor ASN, dan biaya perjalanan dinas.
Pemkot Bontang Tak Akan Pecat Honorer Tak Layak PPPK, tapi Arahkan ke CPNS Umum
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menerima teguran keras dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) karena masih mempekerjakan sekitar 400 pegawai honorer dengan masa kerja kurang dari dua tahun.
KSPSI Dorong Pemerintah Permudah Proses Investasi untuk Bangkitkan Ekonomi dan Kesejahteraan Buruh
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) mendesak pemerintah untuk mempermudah proses bagi investor yang ingin memulai bisnis di Indonesia. Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, mengatakan bahwa regulasi menjadi hambatan utama dalam menarik investasi.
Pengangkatan PPPK 2024: Kebijakan Afirmasi Terakhir, Seleksi ASN Berbasis Kompetensi
Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah akan menjadikan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 sebagai kebijakan afirmasi terakhir.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.