Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang meminta masa jabatan Kapolri disamakan dengan masa jabatan presiden dan anggota kabinet.
Tag: Mahkamah Konstitusi
Pemohon Uji Materi Minta Kepastian Hukum untuk Pernikahan Beda Agama
Muhamad Anugrah Firmansyah, pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK), meminta agar pernikahan beda agama mendapat kepastian hukum.
MK Tolak Permohonan Perpanjangan Usia Pensiun Guru
BorneoFlash.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pemohon meminta pemerintah menaikkan
Fahri Hamzah Siap Lepas Kursi Komisaris BTN Demi Patuhi Putusan MK
Wamen PKP Fahri Hamzah siap mematuhi putusan MK yang melarang wakil menteri merangkap jabatan di lembaga atau BUMN.
Sekjen MK Tegaskan Rapat dengan Komisi III DPR Tak Bahas Putusan Pemisahan Pemilu
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Heru Setiawan menegaskan bahwa rapat kerja Komisi III DPR RI pada Rabu (9/7/2025) tidak membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.
Menhan dan Menkumham Kompak Hadiri Sidang Uji Materi UU TNI di MK
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej
Usulan Purnawirawan Copot Gibran, Feri Amsari: DPR dan MK Penentunya
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menegaskan bahwa purnawirawan TNI-Polri yang ingin mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus menempuh jalur konstitusional melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menyebut konstitusi mengatur pemakzulan presiden dan wakil presiden hanya setelah DPR mengusulkan hal tersebut.
DPR Bisa Copot Kapolri & Panglima TNI: Pejabat Negara Kini di Bawah Evaluasi Parlemen
DPR kini memiliki wewenang mencopot pejabat negara, termasuk Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua KPK, setelah melalui uji kelayakan dan keputusan dalam rapat paripurna.
Abaikan Putusan Mahkamah Konstitusi, DPD GAMKI Kaltim Kecam DPR RI
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan dua putusan penting. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang memberikan kesempatan bagi partai politik yang tidak mendapatkan kursi DPRD untuk tetap bisa mengusung calon Kepala Daerah. Sementara itu putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas umur calon kepala daerah.
Putusan MK Terbaru: Ambang Batas Pencalonan Dihapus, Anies Baswedan dan PDI-P Menatap Pilgub DKI 2024
Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dengan mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.