Berita Nasional
Prabowo Minta RUU Ketenagakerjaan Rampung Tahun Ini, Prioritaskan Perlindungan Buruh
Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah segera bekerja sama dengan DPR RI untuk menyelesaikan RUU Ketenagakerjaan pada tahun ini.
Berita Nasional
Puan Maharani Dorong Perlindungan Buruh dan Cegah PHK pada May Day 2026
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan negara harus memperkuat perlindungan pekerja dan hadir secara nyata bagi buruh di berbagai sektor serta profesi pada peringatan Hari…
Berita Nasional
UU PPRT Resmi Disahkan, Perlindungan dan Aturan Kerja Makin Jelas
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan individu atau keluarga yang mempekerjakan pekerja rumah tangga (PRT) wajib melapor kepada RT/RW setempat.
Berita Nasional Terkini
Cak Imin Tekankan BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pekerja dari Risiko PHK
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan BPJS Ketenagakerjaan harus melindungi pekerja agar tidak jatuh miskin akibat risiko Pemutusan Hubungan…
Berita Nasional
Pemerintah Naikkan Komponen Alfa, Upah Minimum Disebut Lebih Berkeadilan
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menaikkan rentang Alfa dalam penghitungan upah dari 0,1–0,3 menjadi 0,5–0,9 poin
Berita Nasional
Presiden Prabowo Berkomitmen Hapus Sistem Outsourcing, PDI-P Soroti Perlunya Revisi Regulasi
Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menghapus sistem outsourcing, yaitu sistem kerja alih daya yang Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, terapkan pertama kali. Menanggapi hal ini,…
Pemprov Kaltim
Berikut Kenaikan Upah Minimum di Provinsi Kaltim Tahun 2025
Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menaikkan upah minimum sejalan dengan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo.
Berita Nasional
Pemerintah Perkenalkan Program JKP 2025, Memberikan Perlindungan Lebih pada Pekerja PHK
Pemerintah berkomitmen mendukung pekerja yang terkena PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
