KPK menyatakan telah mengantongi bukti dugaan penerimaan uang oleh Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBNU Aizzudin Abdurrahman dalam kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji Kementerian Agama 2023 – 2024.
Tag: Hukum Indonesia
Kasus Chromebook Rp2,18 Triliun: Nadiem Makarim Hadapi Putusan Sela di Pengadilan Tipikor
Nadiem Anwar Makarim, menjalani sidang putusan sela kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat,
Usai KUHAP Berlaku, Pemerintah Kaji Aturan Body Camera untuk Polisi
Pemerintah mempertimbangkan penyusunan aturan penggunaan kamera badan (body camera) bagi aparat kepolisian setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mewajibkan perekaman pemeriksaan dengan kamera pengawas.
Wapres Gibran Tinjau Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Publik di IKN
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, untuk meninjau pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
Produktivitas MA 2025 Capai 99,26 Persen
Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menyatakan produktivitas pemutusan perkara di tingkat MA sepanjang 2025 mencapai 99,26 persen. MA memutus 37.865 perkara dari total beban 38.147 perkara.
Bareskrim Polri Tuntaskan 94 Persen Perkara Sepanjang 2025
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Syahardiantono menyatakan Bareskrim Polri menyelesaikan 94 persen perkara sepanjang 2025. Bareskrim menuntaskan 803 dari total 850 kasus.
Kejaksaan Agung Rotasi Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi
Kejaksaan Agung mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, serta Kajari Bekasi, Jawa Barat, Eddy Sumarman.
Dugaan Pemerasan, KPK Tangkap Tangan Kajari Hulu Sungai Utara
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, atas dugaan pemerasan.
Puan: KUHAP Baru Jawab Tantangan Hukum Empat Dekade Terakhir
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang DPR setujui untuk disahkan pada Selasa sudah memasuki tahap akhir setelah Komisi III membahasnya sejak 2023.
Komisi III DPR Tuntaskan Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM
Komisi III DPR RI telah menuntaskan uji kelayakan terhadap 16 calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.