BorneoFlash.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa seluruh bentuk kritik harus mengedepankan sikap saling menghargai dan saling menghormati.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menanggapi fenomena kritik publik yang berujung pada pelaporan ke pihak kepolisian.
Puan menegaskan bahwa semua pihak, baik yang menyampaikan kritik maupun yang menerima kritik, harus memahami etika dalam berpendapat. Ia meminta pengkritik menyampaikan masukan secara baik, sementara pihak yang dikritik harus membuka diri terhadap evaluasi.
“Hukum harus dijalankan dengan seadil-adilnya, namun kita juga harus bisa menjaga etika dalam memberikan kritik untuk bisa dilakukan secara santun,” ujar Puan usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Ia juga menekankan bahwa kritik yang disampaikan secara membangun akan mendorong perbaikan dari pihak terkait.
“Jadi kita harus tetap mengedepankan saling menghargai, saling menghormati,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai pelaporan terhadap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, terkait kritik atas kebijakan swasembada pangan pemerintah tidak perlu terjadi.
Pigai menegaskan bahwa Feri Amsari tidak memiliki kompetensi di bidang pertanian, sehingga kritik tersebut tidak seharusnya menjadi dasar pelaporan hukum.
“Jangankan dilaporkan ke polisi, ditanggapi pun tidak perlu,” ujar Pigai dalam keterangan di Jakarta, Minggu (19/4/2026).
Ia menegaskan bahwa kritik dan opini terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Pigai meminta agar setiap kritik publik dijawab dengan data, fakta, dan informasi yang kredibel dari pihak berwenang. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar