“Misalnya ada yang ingin membuka pangkalan, cukup mendapatkan izin dari agen dan Pertamina sudah bisa berjalan. Sementara keterlibatan pemerintah daerah tidak ada. Padahal pemerintah perlu mengetahui dan menilai apakah yang bersangkutan memang layak menjadi pangkalan atau tidak,” jelasnya.
Komisi B DPRD Bontang, lanjut Winardi, telah beberapa kali turun ke lapangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait distribusi LPG bersubsidi.
Dari hasil pengawasan tersebut, pihaknya menemukan bahwa persoalan distribusi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi bersama.
Bahkan, DPRD juga telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Pertamina untuk membahas persoalan tersebut. Dalam pertemuan itu, Pertamina menyampaikan bahwa stok LPG untuk Kota Bontang dalam kondisi aman.
“Kami sudah memanggil Pertamina dan mereka menyampaikan bahwa stok aman. Biasanya yang menjadi perhatian khusus adalah menjelang hari-hari besar seperti Idulfitri, sehingga distribusi harus benar-benar dijaga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” katanya.
Karena itu, Winardi menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan distribusi LPG subsidi dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, agen, pangkalan, dan Pertamina.
“Kalau stok aman, berarti yang harus kita jaga adalah sistem distribusinya. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar LPG subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan tidak menimbulkan kelangkaan maupun lonjakan harga di lapangan,” tegasnya. (*/Adv)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar