BorneoFlash.com, BONTANG - Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi, menyoroti lemahnya pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kilogram yang dinilai menjadi salah satu penyebab kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat masyarakat.
Katanya, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan stok, melainkan pada sistem distribusi yang belum berjalan optimal.
“Kalau kita lihat dari data, stok LPG sebenarnya selalu ada. Pengurangannya tidak signifikan, tetapi di lapangan sering muncul kondisi tiba-tiba kosong dan harga naik. Berarti ada persoalan dalam distribusinya,” ujarnya, pada Senin (15/6/2026).
Ia menilai pemerintah daerah selama ini belum memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk melakukan pengawasan maupun pemberian sanksi terhadap pangkalan yang terbukti melanggar aturan.
Menurutnya, proses pembentukan pangkalan LPG saat ini hanya melibatkan agen dan Pertamina tanpa adanya rekomendasi dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP).
“Harusnya ada rekomendasi dari DKUMPP. Ketika ada pangkalan yang bermasalah, pemerintah punya dasar untuk memberikan sanksi atau mencabut rekomendasinya. Saat ini pemerintah tidak punya instrumen yang cukup kuat karena dari awal proses perizinannya tidak melibatkan pemerintah daerah,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, saat ini seseorang dapat membuka pangkalan LPG hanya dengan mendapatkan persetujuan dari agen dan Pertamina. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap jaringan distribusi yang ada.
“Misalnya ada yang ingin membuka pangkalan, cukup mendapatkan izin dari agen dan Pertamina sudah bisa berjalan. Sementara keterlibatan pemerintah daerah tidak ada. Padahal pemerintah perlu mengetahui dan menilai apakah yang bersangkutan memang layak menjadi pangkalan atau tidak,” jelasnya.
Komisi B DPRD Bontang, lanjut Winardi, telah beberapa kali turun ke lapangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait distribusi LPG bersubsidi.
Dari hasil pengawasan tersebut, pihaknya menemukan bahwa persoalan distribusi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi bersama.
Bahkan, DPRD juga telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Pertamina untuk membahas persoalan tersebut. Dalam pertemuan itu, Pertamina menyampaikan bahwa stok LPG untuk Kota Bontang dalam kondisi aman.
“Kami sudah memanggil Pertamina dan mereka menyampaikan bahwa stok aman. Biasanya yang menjadi perhatian khusus adalah menjelang hari-hari besar seperti Idulfitri, sehingga distribusi harus benar-benar dijaga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” katanya.
Karena itu, Winardi menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan distribusi LPG subsidi dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, agen, pangkalan, dan Pertamina.
“Kalau stok aman, berarti yang harus kita jaga adalah sistem distribusinya. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar LPG subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan tidak menimbulkan kelangkaan maupun lonjakan harga di lapangan,” tegasnya. (*/Adv)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar