BorneoFlash.com, BONTANG - Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi, menyoroti lemahnya pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kilogram yang dinilai menjadi salah satu penyebab kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat masyarakat.
Katanya, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan stok, melainkan pada sistem distribusi yang belum berjalan optimal.
“Kalau kita lihat dari data, stok LPG sebenarnya selalu ada. Pengurangannya tidak signifikan, tetapi di lapangan sering muncul kondisi tiba-tiba kosong dan harga naik. Berarti ada persoalan dalam distribusinya,” ujarnya, pada Senin (15/6/2026).
Ia menilai pemerintah daerah selama ini belum memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk melakukan pengawasan maupun pemberian sanksi terhadap pangkalan yang terbukti melanggar aturan.
Menurutnya, proses pembentukan pangkalan LPG saat ini hanya melibatkan agen dan Pertamina tanpa adanya rekomendasi dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP).
“Harusnya ada rekomendasi dari DKUMPP. Ketika ada pangkalan yang bermasalah, pemerintah punya dasar untuk memberikan sanksi atau mencabut rekomendasinya. Saat ini pemerintah tidak punya instrumen yang cukup kuat karena dari awal proses perizinannya tidak melibatkan pemerintah daerah,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, saat ini seseorang dapat membuka pangkalan LPG hanya dengan mendapatkan persetujuan dari agen dan Pertamina. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap jaringan distribusi yang ada.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar