Pemkot Samarinda

Insinerator Samarinda Terkendala Sampah Basah, DLH Siapkan TPS Terpilah

lihat foto
Salah satu unit insinerator ramah lingkungan milik DLH Kota Samarinda yang saat ini masih dalam tahap uji coba. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas pengolahan sampah, terutama terhadap sampah campuran yang masih didominasi limbah basah. Foto: Bo
Salah satu unit insinerator ramah lingkungan milik DLH Kota Samarinda yang saat ini masih dalam tahap uji coba. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas pengolahan sampah, terutama terhadap sampah campuran yang masih didominasi limbah basah. Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa

Dalam satu kali muatan, hanya sekitar sepertiga sampah yang berhasil diproses melalui insinerator. Sementara sisanya masih harus dibawa kembali ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena tidak memenuhi syarat untuk dibakar.

Sebaliknya, hasil yang berbeda diperoleh saat insinerator menggunakan sampah yang telah dipilah sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, proses pengolahan berjalan lebih cepat dan efisien. Insinerator berkapasitas 3 ton bahkan mampu menyelesaikan pembakaran dalam waktu kurang dari setengah hari.

“Apabila sampah telah dipisahkan sejak awal, petugas hanya perlu memastikan limbah B3 tidak ikut masuk ke dalam proses pembakaran. Selebihnya dapat langsung diolah tanpa membutuhkan pemilahan tambahan,” jelas Taufiq.

Mengacu pada temuan tersebut, DLH Samarinda kini menyiapkan skema pengelolaan berbasis TPS Terpilah yang nantinya akan menjadi sumber utama pasokan sampah bagi insinerator. Program tersebut direncanakan mulai diterapkan melalui proyek percontohan di TPS Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang.

Menurut Taufiq, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada fasilitas yang tersedia, tetapi juga pada pengendalian akses ke lokasi TPS. Pembatasan akses dinilai penting agar proses edukasi dan pengawasan terhadap masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif.

Ia menilai TPS yang melayani warga dalam kawasan tertentu cenderung lebih mudah dikelola dibandingkan TPS yang berada di tepi jalan dan dapat digunakan oleh masyarakat umum tanpa pengawasan yang jelas.

“Dengan cakupan pengguna yang lebih terbatas, upaya sosialisasi dan pembinaan dapat dilakukan secara lebih terfokus. Pengalaman dari program sebelumnya menjadi bahan evaluasi agar implementasi kali ini dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya. (*)

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar