BorneoFlash.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat mencapai batas atas proyeksi sebesar 5,9 persen.
Kuatnya permintaan domestik, peningkatan investasi, dan perbaikan kinerja ekspor mendorong optimisme tersebut.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dan BI akan menopang pertumbuhan ekonomi pada tahun depan. Ia menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu.
Perry menilai prospek ekonomi Indonesia semakin kuat seiring membaiknya perekonomian global. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia meningkat dari 3 persen pada 2026 menjadi 3,1 persen pada 2027.
Perry menyebut tiga faktor utama yang mendasari optimisme tersebut.
Pertama, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang prudent dengan menjaga defisit tetap rendah dan terkendali. Pemerintah juga melakukan realokasi anggaran yang lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
"Kebijakan pro-growth dan pro-welfare akan mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Perry.
Kedua, pemerintah menjalankan program prioritas nasional secara terintegrasi, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam.
Ketiga, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Meski tetap memfokuskan kebijakan moneter pada stabilitas ekonomi, BI terus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk mendukung target tersebut, BI menyiapkan lima langkah strategis melalui kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran.
Langkah pertama, BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hingga 9 Juni 2026, BI telah membeli SBN senilai Rp156,5 triliun setelah merealisasikan pembelian sebesar Rp332,14 triliun sepanjang 2025.
Langkah kedua, BI meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan kewajiban giro wajib minimum dari 9 persen menjadi 3,5 persen.
Melalui kebijakan tersebut, BI mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas pemerintah. Hingga pekan pertama Mei 2026, realisasi KLM telah mencapai Rp424,7 triliun.
"Jika bank menyalurkan kredit ke sektor prioritas pemerintah, kami akan memberikan insentif likuiditas. Kami juga mendorong bank meningkatkan efisiensi agar suku bunga kredit dapat lebih rendah," kata Perry.
Langkah ketiga, BI mempercepat penyaluran kredit melalui pelonggaran berbagai instrumen kebijakan makroprudensial dan program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi) yang dijalankan bersama Otoritas Jasa Keuangan, kementerian terkait, perbankan, dan dunia usaha.
Langkah keempat, BI mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta memperkuat ekonomi kerakyatan.
BI menjalankan upaya tersebut melalui perluasan penggunaan QRIS, elektronifikasi transaksi pemerintah, pengembangan QRIS antarnegara, implementasi Local Currency Transaction (LCT), serta pengembangan inovasi kewirausahaan digital mikro melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).
"Kami akan terus memperluas QRIS. Setelah bekerja sama dengan Jepang, Tiongkok, dan Korea, kami berharap dapat memperluas kerja sama dengan Arab Saudi untuk jamaah umrah dan haji, serta dengan India guna mendukung wisatawan asal India," ujar Perry.
Langkah kelima, BI memperluas pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan inklusif, baik konvensional maupun syariah, melalui 46 kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia.
BI menjalankan program pengembangan industri wastra, komoditas kopi, serta penguatan kemandirian ekonomi di lingkungan pondok pesantren. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar