BorneoFlash.com, BONTANG – DPRD Kota Bontang kembali menyoroti ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta, khususnya terkait penerimaan peserta didik baru. DPRD mendorong adanya penyamaan persepsi dan langkah bersama agar tidak terjadi persaingan yang merugikan sekolah swasta.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, mengatakan pihaknya telah membawa persoalan tersebut hingga ke tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Salah satu isu yang menjadi perhatian ialah rencana penambahan rombongan belajar (rombel) di SMA negeri, sementara sejumlah sekolah swasta masih kekurangan peserta didik.
Menurut Heri, kebijakan penambahan rombel di sekolah negeri perlu disikapi secara hati-hati agar tidak semakin menekan keberlangsungan sekolah swasta yang sangat bergantung pada jumlah siswa.
“Ini harus kita samakan persepsinya. Jangan sampai ada ego antara sekolah negeri dan swasta. Kita ingin semua berjalan beriringan,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).
Politisi yang akrab disapa Herkes itu menjelaskan persoalan tersebut juga telah disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Namun, dari sisi Dinas Pendidikan Provinsi, belum terdapat laporan atau keluhan serupa yang masuk dari tingkat bawah.
Karena itu, ia menilai diperlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah, termasuk guru dan asosiasi sekolah swasta, untuk menyampaikan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.
“Kalau kita hanya bergerak di atas tanpa dorongan dari bawah, perjuangan ini akan sulit. Karena itu kami minta teman-teman di sekolah swasta juga aktif melalui asosiasi yang ada,” jelasnya.
Lebih lanjut, Herkes menyebut DPRD Bontang tengah mendorong pembahasan lanjutan bersama berbagai pihak terkait guna mencari solusi yang adil bagi sekolah negeri maupun swasta.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengesampingkan ego sektoral dan mulai membangun kesamaan visi dalam pengelolaan pendidikan di Kota Bontang.
Menurutnya, pemerintah pusat sendiri telah menegaskan tidak ada lagi dikotomi antara sekolah negeri dan swasta, termasuk dalam pemberian dukungan program maupun insentif pendidikan.
“Semua harus dipandang setara. Baik negeri maupun swasta sama-sama mendapat dukungan. Jadi mari kita berpikir bersama untuk keberlangsungan pendidikan di Bontang,” tutupnya. (*/Adv)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar