BorneoFlash.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba hingga 15/5/2026 mencapai Rp56 triliun atau tumbuh 6,21 persen secara tahunan.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan program hilirisasi melalui pengoperasian sejumlah smelter dalam ekosistem MIND ID mendorong peningkatan penerimaan tersebut.
“Khusus untuk smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Java Integrated Industrial and Ports Estate, kehadirannya menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat kapasitas pemurnian konsentrat tembaga di dalam negeri,” kata Tri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Tri menjelaskan realisasi PNBP sektor minerba pada Januari-April 2026 mencapai Rp48,95 triliun sebelum meningkat pada pertengahan Mei 2026.
Ia menyebut tiga proyek smelter yang telah menyelesaikan pembangunan dan mulai beroperasi meliputi smelter milik PT Aneka Tambang Tbk di Pomalaa, PT Vale Indonesia Tbk di Sulawesi, serta smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik.
Pemerintah mengintegrasikan 14 smelter dalam program hilirisasi mineral nasional. Jumlah tersebut terdiri atas enam smelter nikel, enam smelter bauksit, satu smelter tembaga, dan satu smelter besi.
Pemerintah dan perusahaan telah menyelesaikan pembangunan lima smelter, sedangkan sembilan lainnya masih memasuki tahap penyelesaian. Pemerintah juga mencatat total realisasi investasi program smelter mencapai 7,8 miliar dolar AS.
Tri mengatakan kapasitas industri pengolahan mineral yang berhasil dibangun juga cukup signifikan.
Ia menjelaskan smelter nikel terintegrasi memiliki kapasitas masukan 24,9 juta ton per tahun dengan kapasitas produksi mencapai 924.780 ton per tahun.
Sementara itu, smelter tembaga memiliki kapasitas masukan dua juta ton per tahun dengan kapasitas produksi 460 ribu ton katoda per tahun.
Adapun smelter bauksit memiliki kapasitas masukan 19,6 juta ton per tahun dengan kapasitas produksi alumina mencapai 7,4 juta ton per tahun.
“Angka tersebut menunjukkan industri pengolahan mineral mulai berkembang,” ujar Tri.
Menurut dia, pemerintah tidak hanya menitikberatkan hilirisasi pada pembangunan fisik smelter, tetapi juga memastikan operasional industri berjalan produktif dan berdaya saing.
“Pemerintah tidak hanya melihat hilirisasi dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari kesiapan operasi, kesinambungan bahan baku, pemenuhan aspek lingkungan, serta kepatuhan terhadap ketentuan perizinan,” tuturnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar Yusman mengapresiasi capaian hilirisasi tersebut. Ia juga meminta pemerintah menjelaskan progres pembangunan sembilan smelter yang masih dalam tahap penyelesaian.
“Nah, ini mungkin perlu keterangan sedikit rinci progresnya sudah berapa persen untuk menuju selesai,” kata Yusman.
Senada, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Alfont mendorong percepatan penyelesaian smelter agar dampaknya terhadap perekonomian nasional semakin besar.
“Bagaimana caranya dipacu, didorong supaya smelter-smelter ini beres, produksi bisa jalan, kita mampu untuk mendorong perekonomian,” ujar Alfont. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar