BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah pusat menyoroti ironi di Kalimantan Timur (Kaltim) kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun masih menyisakan persoalan rumah tidak layak huni.
Hal ini terlihat saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meninjau langsung penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di RT 30, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, pada Selasa (5/5/2026).
Dua rumah milik Arbainah dan Nur menjadi contoh nyata kondisi tersebut. Keduanya masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan akan segera diperbaiki melalui bantuan BSPS sebesar Rp20 juta per unit. Proses renovasi dijadwalkan berlangsung mulai 15 Mei hingga 15 Agustus 2026.
“Rumah yang kita lihat tadi kondisinya sangat memprihatinkan dan sebelumnya belum pernah tersentuh program negara. Ini bukti negara hadir,” ujar Maruarar.
Program BSPS merupakan bagian dari agenda besar Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan. Pemerintah menargetkan perbaikan 400 ribu unit RTLH setiap tahun secara nasional lonjakan signifikan dari sekitar 45 ribu unit sebelumnya.
Khusus Kalimantan Timur, target tahun ini mencapai 3.000 unit, meningkat tajam dibandingkan 665 unit pada tahun lalu. Maruarar menyebut peningkatan tersebut didasarkan pada masih banyaknya kebutuhan di lapangan.
“Ini daerah kaya, PAD-nya besar, sumber daya alamnya melimpah. Tapi masih ada warga yang tinggal di rumah tidak layak. Ini yang harus kita benahi,” tegasnya.
Ia menambahkan, program bedah rumah tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal. Aktivitas pembangunan melibatkan banyak pihak, mulai dari tukang, pemasok bahan bangunan, hingga pelaku usaha kecil di sekitar lokasi.
“Begitu pembangunan berjalan, ekonomi ikut bergerak. Ada pembelian semen, pasir, kayu, hingga warung makan yang ikut hidup,” jelasnya.
Selain BSPS, pemerintah juga tengah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan.
Program ini ditujukan bagi pelaku UMKM seperti kontraktor kecil, pengembang, dan toko bangunan, dengan bunga ringan serta subsidi dari pemerintah.
Menurut Maruarar, langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kelas menengah baru sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi.
“Kita ingin lebih banyak masyarakat sejahtera. Kekayaan alam harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujarnya.
Untuk memastikan program berjalan transparan dan tepat sasaran, pemerintah akan melakukan evaluasi rutin setiap awal bulan dengan melibatkan data dari Badan Pusat Statistik serta pengawasan DPR.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat realisasi program. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar target perbaikan rumah dapat tercapai.
Kombinasi antara intervensi sosial dan stimulus ekonomi, program BSPS diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mengurangi ketimpangan di daerah kaya sumber daya seperti Kalimantan Timur. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar