BorneoFlash.com, SAMARINDA – Peristiwa meninggalnya seorang pelajar SMK di Samarinda yang diduga berkaitan dengan penggunaan sepatu yang tidak sesuai ukuran hingga menimbulkan infeksi serius, memantik perhatian luas dari masyarakat.
Kasus ini menjadi perbincangan karena disebut bermula dari luka di bagian kaki yang tidak tertangani dengan baik. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan ekonomi keluarga, sehingga kebutuhan dasar seperti perlengkapan sekolah tidak terpenuhi secara layak.
Kejadian ini tidak hanya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga memunculkan evaluasi terhadap sistem dukungan pendidikan, khususnya terkait akses bantuan serta sejauh mana pihak sekolah memahami kondisi sosial ekonomi para siswanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, menyampaikan bahwa persoalan sederhana seperti sepatu yang tidak layak sebenarnya dapat diantisipasi lebih dini apabila ada komunikasi yang berjalan efektif antara siswa, orang tua, dan pihak sekolah.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai skema bantuan pendidikan yang bisa dimanfaatkan oleh siswa kurang mampu, baik melalui jalur sekolah maupun langsung dari pemerintah.
“Apabila sepatu yang digunakan sudah tidak sesuai, seharusnya hal tersebut disampaikan kepada pihak sekolah maupun orang tua. Tersedia berbagai program bantuan seperti PIP, BOSDA, dan BOSNAS yang dapat dimanfaatkan,” ujarnya, pada Senin (5/4/2026).
Menurut Armin, kasus yang bersifat individual semestinya dapat ditangani dengan cepat selama informasi sampai kepada pihak terkait. Ia menilai tidak seharusnya ada siswa yang tidak mendapatkan kebutuhan dasar pendidikan jika komunikasi berjalan dengan baik.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam menyampaikan kondisi anak, agar penanganan dapat dilakukan sebelum masalah berkembang lebih serius.
“Untuk kasus yang hanya melibatkan satu atau dua siswa, semestinya dapat segera diberikan bantuan. Permasalahannya terletak pada ada atau tidaknya komunikasi dari pihak orang tua,” katanya.
Lebih lanjut, Armin memastikan bahwa pihak dinas terbuka untuk menerima laporan masyarakat terkait siswa yang mengalami kesulitan, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan sekolah.
Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk turun tangan secara langsung apabila ada laporan yang masuk.
“Saya siap membantu apabila ada orang tua yang datang dan menyampaikan bahwa anaknya tidak memiliki perlengkapan sekolah. Sangat disayangkan jika kondisi seperti itu dibiarkan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinan jika masih terdapat siswa di Kalimantan Timur yang terhambat pendidikannya hanya karena persoalan mendasar seperti sepatu atau seragam.
Menurutnya, hal tersebut seharusnya tidak terjadi apabila sistem bantuan berjalan secara optimal dan responsif.
“Kami sangat menyayangkan apabila ada siswa yang tidak bersekolah hanya karena sepatu atau pakaian. Baik itu siswa kelas 10, 11, maupun 12, semuanya tetap bisa mendapatkan bantuan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Armin menilai sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk memahami kondisi siswa secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek akademik tetapi juga latar belakang sosial dan ekonomi.
Ia menegaskan peran guru bimbingan konseling serta wali kelas sangat penting dalam mendeteksi permasalahan yang mungkin tidak diungkapkan secara langsung oleh siswa.
“Pihak sekolah harus benar-benar mengetahui kondisi setiap siswanya. Itu merupakan tanggung jawab guru BK dan wali kelas, sehingga tidak ada yang terlewat,” ujarnya.
Menurutnya, lingkungan sekolah harus mampu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk berbagi cerita, sehingga setiap persoalan dapat segera ditangani sebelum menjadi lebih kompleks.
“Sekolah seharusnya menjadi rumah kedua bagi siswa, tempat mereka merasa nyaman untuk menyampaikan keluhan kepada guru maupun pihak sekolah,” tambahnya.
Selain itu, Armin memastikan bahwa sekolah memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk membantu siswa yang membutuhkan, melalui berbagai sumber pendanaan pendidikan.
Ia menilai dukungan tersebut sudah cukup untuk menangani kasus terbatas, selama ada respons yang cepat dari pihak terkait.
“Sekolah memiliki sumber dana seperti BOSNAS, BOSDA, maupun PIP. Jika hanya satu atau dua siswa, seharusnya dapat segera diberikan bantuan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Armin kembali menegaskan bahwa kunci utama dalam penanganan kasus semacam ini adalah komunikasi yang baik antara semua pihak.
Ia mengingatkan agar orang tua, sekolah, dan pemerintah dapat saling berkoordinasi secara aktif demi memastikan tidak ada siswa yang terabaikan.
“Apabila tidak memungkinkan untuk menyampaikan ke sekolah, silakan datang langsung ke dinas. Saya siap membantu, bahkan secara pribadi,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar