Namun demikian, salah satu kendala utama saat ini adalah aspek legalitas lahan. Bagus menegaskan bahwa pemerintah pusat mensyaratkan lahan harus sudah bersertifikat, bukan sekadar surat keterangan sebagai aset daerah.
Karena itu, Pemkot kini berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat proses sertifikasi.
Ia menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mendorong daerah segera memasukkan proposal agar tercatat dalam program Sekolah Rakyat. Hingga kini, tercatat sudah ada 166 lokasi yang berjalan secara nasional, sementara Balikpapan diminta mengusulkan hingga tiga lokasi.
“Ini peluang yang sangat baik. Apalagi kita masih menghadapi keterbatasan daya tampung, khususnya bagi lulusan SD dan SMP,” katanya.
Dari sisi pendanaan, pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya akan ditanggung pemerintah pusat, sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah kota hanya bertugas menyiapkan lahan yang legal dan siap digunakan.
Pemkot menargetkan penetapan lokasi dapat dilakukan tahun ini, sehingga pembangunan fisik bisa dimulai pada tahun depan.
Selain mendukung program pendidikan, langkah percepatan sertifikasi lahan ini juga menjadi bagian dari penataan aset daerah secara menyeluruh. Tercatat sekitar 1.400 bidang tanah milik Pemkot Balikpapan tengah dalam proses legalisasi, dengan 150 bidang menjadi prioritas.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat sejak era Joko Widodo, untuk mengamankan aset daerah guna menghindari potensi sengketa di masa mendatang.
Kesiapan dua lokasi di Balikpapan Timur dan Utara, Pemkot optimistis Sekolah Rakyat dapat segera terwujud sebagai solusi pemerataan akses pendidikan di kota ini. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar