BorneoFlash.com, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat menyusul polemik renovasi rumah jabatan gubernur yang belakangan ramai mendapat perhatian publik.
Sorotan tersebut muncul setelah penggunaan anggaran untuk fasilitas dinilai memuat sejumlah kebutuhan yang dianggap bukan prioritas utama.
Ia menyebut telah mencermati berbagai tanggapan, mulai dari kritik, masukan, hingga keresahan warga dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, respons masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah.
“Sebagai gubernur, saya memahami bahwa setiap kebijakan, terlebih yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas publik, tentu akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. Kritik yang disampaikan merupakan wujud perhatian terhadap daerah yang kita cintai bersama,” ujarnya.
Rudy mengaku telah melakukan evaluasi pribadi atas polemik yang berkembang. Ia menilai masih ada hal yang perlu diperbaiki, baik dalam sikap maupun pola komunikasi kepada masyarakat.
“Dengan kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang timbul,” katanya.
Ia menambahkan, reaksi masyarakat dapat dimengerti karena masih banyak kebutuhan mendasar di Kalimantan Timur yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, informasi mengenai renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar, termasuk item seperti kursi pijat dan akuarium air laut, dinilai wajar menimbulkan pertanyaan publik.
Rudy menjelaskan bahwa paket perencanaan renovasi tersebut telah disusun sebelum dirinya resmi menjabat sebagai gubernur. Meski demikian, ia menegaskan tanggung jawab tetap berada pada dirinya sebagai kepala daerah saat ini.
“Perencanaan renovasi itu telah disiapkan sebelum kami menjabat. Namun sebagai gubernur, tanggung jawab tetap berada pada saya. Saya berkewajiban memastikan prioritas anggaran berjalan sesuai rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Rudy menyatakan akan menanggung secara pribadi seluruh item renovasi yang dinilai tidak berhubungan langsung dengan fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut.
Selain itu, seluruh paket renovasi akan ditinjau kembali dan diaudit secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran pemerintah daerah.
“Kami akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana serta lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga menyampaikan penghentian keterlibatan anggota keluarga dalam jabatan struktural yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk posisi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.
Ia menegaskan pemerintah provinsi akan membuka ruang transparansi yang lebih luas sehingga setiap kebijakan dapat dipahami dan diawasi bersama oleh masyarakat.
Rudy turut meminta maaf atas pernyataan sebelumnya yang dikaitkan dengan pimpinan nasional dan menimbulkan berbagai penafsiran.
“Saya menegaskan tidak pernah bermaksud membawa ataupun membandingkan pihak mana pun ke dalam konteks yang tidak semestinya. Ke depan, saya akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan,” katanya.
Menutup keterangannya, Rudy menegaskan komitmennya untuk bekerja lebih cermat, peka terhadap kebutuhan masyarakat, serta memprioritaskan program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga Kalimantan Timur. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar