BorneoFlash.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan industri sawit nasional telah menerapkan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan sesuai tuntutan pasar global.
Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan, Kuntoro Boga Andri, menyatakan pelaku usaha wajib mengantongi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sesuai Permentan Nomor 33 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur aspek lingkungan dan legalitas lahan, sehingga industri tidak mengaitkan sawit dengan deforestasi dan telah memenuhi standar keberlanjutan internasional.
Ia menegaskan Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia menerapkan standar yang diakui global serta memberi dampak positif bagi lingkungan.
Industri sawit berperan besar dalam sektor energi dan pangan, termasuk melalui rencana penerapan B50 pada Juli 2025. Indonesia menyumbang sekitar 62 persen pasokan sawit dunia dan lebih dari 54 persen minyak nabati global, dengan produktivitas 5 - 10 persen lebih tinggi dibanding komoditas lain.
Data Ditjen Perkebunan menunjukkan luas kebun sawit mencapai 16,83 juta hektare pada periode 2025 - 2026. Industri ini menghasilkan devisa sekitar Rp440 triliun pada 2024, menyerap 16 juta tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Musdhalifah Machmud, menilai banyak pihak melontarkan tuduhan terhadap sawit tanpa didukung data. Mengacu pada World Wide Fund for Nature United Kingdom, ia menyebut perkebunan sawit hanya menggunakan sekitar 6 - 11 persen lahan minyak nabati global, tetapi menghasilkan sekitar 34 persen kebutuhan dunia.
Ia menegaskan sawit memiliki efisiensi lahan yang lebih tinggi dibanding komoditas lain. Jika dunia mengganti sawit dengan kedelai atau bunga matahari, kebutuhan lahan global akan meningkat drastis. Karena itu, ia mendorong industri memperkuat praktik keberlanjutan, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki komunikasi global. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar