Namun demikian, tidak semua sektor menunjukkan tren yang sama. Ia mengakui beberapa jenis pajak lain, seperti pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), terdampak oleh kondisi ekonomi yang memengaruhi aktivitas jual beli.
“Pajak itu sangat bergantung pada perputaran ekonomi. Kalau aktivitas usaha dan investasi bergerak, maka pajak juga ikut terdorong,” katanya.
Idham menegaskan, pihaknya tetap optimistis target Rp1,3 triliun dapat dikejar. Salah satu strategi utamanya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan transparansi pelaporan.
Ia juga menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baru mulai didistribusikan kepada masyarakat, sehingga kontribusinya terhadap PAD belum maksimal di awal tahun.
“PBB masih dalam tahap distribusi ke RT dan warga, jadi pembayarannya belum terlihat signifikan di triwulan pertama,” tambahnya.
Ke depan, BPPDRD berharap tren kepatuhan yang mulai terbentuk ini dapat terus meningkat, sehingga berdampak langsung pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Harapan kami sederhana, kepatuhan meningkat, laporan lebih transparan, dan pada akhirnya PAD juga ikut naik,” pungkasnya. (*/Adv Diskominfo Balikpapan)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar