BorneoFlash.com, KUKAR - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menambah alokasi anggaran sekitar Rp1 miliar untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam APBD 2026.
Tambahan ini diarahkan untuk memperkuat sistem perlindungan anak yang dinilai masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, terutama di lingkungan pendidikan formal dan keagamaan.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menegaskan bahwa penguatan anggaran menjadi langkah penting agar upaya perlindungan anak tidak hanya bersifat reaktif.
“DP3A harus bisa bergerak lebih leluasa, tidak hanya menunggu laporan, tapi juga aktif melakukan pencegahan hingga ke lapangan,” ungkap Faisal, Kamis (9/4/2026).
Ia menyebut, tambahan anggaran ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya membangun sistem perlindungan yang lebih kuat dan menjangkau hingga tingkat desa.
“Kalau ingin perlindungan anak berjalan serius, harus ada dukungan anggaran. Ini bukan sekadar angka di atas kertas,” tegasnya.
Sejumlah program disiapkan untuk mendukung langkah tersebut, mulai dari sosialisasi pencegahan kekerasan, pendampingan psikososial korban, hingga pelatihan kader perlindungan anak di tingkat desa. DPRD juga mendorong kolaborasi dengan lembaga nonpemerintah agar jangkauan program semakin luas.
“Programnya harus menyentuh langsung masyarakat, termasuk keluarga dan lingkungan terdekat anak,” ujarnya.
Langkah ini tidak lepas dari meningkatnya perhatian publik terhadap kasus kekerasan terhadap anak, termasuk dugaan pelecehan di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus tersebut menjadi pengingat bahwa sistem perlindungan yang ada masih perlu diperkuat.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar