Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah mendorong sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, aparat wilayah, hingga tingkat kelurahan dan RT agar sosialisasi bisa lebih masif dan tepat sasaran.
“Kami harapkan BPJS bisa bekerja sama dengan lurah dan RT untuk menyosialisasikan program ini. Tujuannya agar seluruh masyarakat bisa terlindungi dari berbagai risiko,” jelasnya.
Bagus juga mengapresiasi peran Kejaksaan Negeri Balikpapan yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut, sebagai bagian dari upaya mendorong kepatuhan program jaminan sosial.
Ia menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan salah satu indikator penting negara maju, di mana seluruh warga, baik yang bekerja maupun tidak, mendapatkan perlindungan terhadap risiko kehidupan.
Namun, ia mengakui bahwa tantangan masih cukup besar. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, BPJS, aparat penegak hukum, dunia usaha, hingga perangkat daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Sosialisasi menjadi kunci, karena masih ada masyarakat yang belum memahami program ini,” ujarnya.
Rakor atas Pelaksanaan Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Balikpapan, pada Selasa (7/4/2026). Foto: BorneoFlash/Ardian
Upaya ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kepatuhan dan kepesertaan.
Ke depan, Pemkot Balikpapan menargetkan seluruh warga dapat tercover dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga perlindungan terhadap risiko kerja dapat dirasakan secara merata. (*/Adv Diskominfo Balikpapan)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar