BorneoFlash.com, SAMARINDA - Isu terkait kemungkinan tidak adanya bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada kabupaten/kota pada 2027 mendapat perhatian serius.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menilai kebijakan tersebut berpotensi memberi dampak luas terhadap pembangunan daerah.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengingatkan agar rencana tersebut tidak sampai direalisasikan sepenuhnya. Ia menilai, meskipun kondisi fiskal provinsi sedang mengalami tekanan, penghapusan bantuan secara total bukan langkah yang tepat.
“Kami memahami kondisi keuangan pemerintah provinsi, namun kami menyarankan agar bantuan tersebut tidak dihilangkan sepenuhnya,” ujarnya, pada Senin (6/4/2026).
Menurutnya, keberadaan kabupaten/kota merupakan fondasi penting bagi kekuatan provinsi. Oleh karena itu, dukungan melalui skema bantuan keuangan tetap dibutuhkan agar pembangunan di daerah dapat berjalan optimal.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada Kota Samarinda, melainkan juga seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Dalam struktur anggaran daerah, terdapat mekanisme belanja transfer yang memang dialokasikan untuk mendukung pemerintah daerah.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar