BorneoFlash.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan efisiensi di DPR RI tidak mengganggu layanan kedewanan dan tetap optimal. Kebijakan ini merespons gejolak harga BBM dunia yang berpotensi membebani APBN.
Ia menegaskan tiga fokus efisiensi, yaitu menghemat BBM untuk pejabat eselon I–III, mengatur penggunaan listrik di kompleks DPR, dan mengetatkan perjalanan dinas. Pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPR RI tetap menjadi prioritas.
“Kami pastikan efisiensi ini tidak berdampak pada pelayanan kepada Dewan,” ujar Indra.
Setjen DPR RI mengatur penggunaan listrik dengan pemadaman terjadwal mulai pukul 18.00 WIB untuk menekan konsumsi energi. Setjen juga menargetkan penghematan BBM kendaraan dinas sekitar Rp1,5 miliar per tahun melalui pembatasan operasional dan penggunaan sistem RFID.
Selain itu, Setjen membuka opsi WFH setiap Jumat untuk mengurangi penggunaan BBM, termasuk operasional bus jemputan pegawai.
Setjen juga mengetatkan pengeluaran rapat dengan meniadakan jamuan untuk pertemuan singkat. Setjen membatasi perjalanan dinas secara selektif, memprioritaskan kegiatan penting seperti pembahasan RUU dan uji publik, serta mendorong pelaksanaan rapat virtual untuk agenda nonmendesak.
Indra menegaskan langkah ini mencerminkan komitmen DPR dalam mengelola anggaran secara akuntabel di tengah dinamika ekonomi global tanpa mengganggu fungsi representasi rakyat. (*)
