“Seluruh aset telah dikembalikan ke kas daerah dan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kegiatan sosial,” jelasnya.
Meski kendaraan dinas baru tidak lagi digunakan, Rudy menegaskan bahwa aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal tanpa hambatan berarti.
Untuk menunjang mobilitas, pihaknya mengandalkan kendaraan yang sudah tersedia, termasuk penggunaan kendaraan pribadi saat bertugas di lapangan.
“Operasional pemerintahan tetap berjalan dengan memanfaatkan kendaraan yang tersedia, termasuk kendaraan pribadi untuk kegiatan lapangan, dan hal tersebut tidak menjadi kendala,” ungkapnya.
Selain itu, Rudy juga menyampaikan bahwa langkah pengembalian aset tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Pengembalian kendaraan dinas ini telah kami laporkan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk transparansi, dan seluruh proses administrasinya telah selesai,” tambahnya.
Di akhir keterangannya, Rudy menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang sempat terjadi, sekaligus menegaskan keterbukaan pemerintah daerah terhadap berbagai masukan dari publik.
“Kami memohon maaf atas polemik yang terjadi serta terbuka terhadap kritik dan saran, demi menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (*)
