Gubernur Rudy Pastikan Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Sudah Dikembalikan

BorneoFlash.com, SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik pengadaan mobil dinas bernilai Rp8,5 miliar yang sempat menjadi sorotan publik.

Tanggapan tersebut muncul setelah pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menyinggung pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran negara.

Rudy menyebut bahwa langkah pengembalian kendaraan dinas tersebut sebenarnya telah dilakukan lebih dahulu, bahkan sebelum isu ini berkembang luas. Ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga efisiensi penggunaan anggaran di tingkat daerah.

Pernyataan itu disampaikan usai pelaksanaan Salat Idulfitri di Samarinda, pada Sabtu (21/3/2026). Menurutnya, arahan dari Presiden menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah agar lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran, khususnya yang berkaitan dengan fasilitas pejabat.

“Pernyataan Presiden menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah bahwa efisiensi anggaran merupakan hal yang sangat penting,” ujarnya.

Terkait kendaraan dinas yang menjadi perhatian publik, Rudy menjelaskan bahwa proses pengembalian telah dilakukan sejak awal Maret dan seluruh tahapan administratif telah

dirampungkan.

“Kendaraan dinas tersebut telah kami kembalikan pada 2 Maret, dan seluruh proses administrasinya diselesaikan pada 11 Maret,” katanya.

Ia memastikan bahwa aset tersebut kini telah kembali menjadi bagian dari kas daerah dan diharapkan dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat.

Meski kendaraan dinas baru tidak lagi digunakan, Rudy menegaskan bahwa aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal tanpa hambatan berarti.

Untuk menunjang mobilitas, pihaknya mengandalkan kendaraan yang sudah tersedia, termasuk penggunaan kendaraan pribadi saat bertugas di lapangan.

“Operasional pemerintahan tetap berjalan dengan memanfaatkan kendaraan yang tersedia, termasuk kendaraan pribadi untuk kegiatan lapangan, dan hal tersebut tidak menjadi kendala,” ungkapnya.

Selain itu, Rudy juga menyampaikan bahwa langkah pengembalian aset tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

“Pengembalian kendaraan dinas ini telah kami laporkan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk transparansi, dan seluruh proses administrasinya telah selesai,” tambahnya.

Di akhir keterangannya, Rudy menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang sempat terjadi, sekaligus menegaskan keterbukaan pemerintah daerah terhadap berbagai masukan dari publik.

“Kami memohon maaf atas polemik yang terjadi serta terbuka terhadap kritik dan saran, demi menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (*)