BorneoFlash.com, KUKAR - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan daerah yang transparan dan sesuai regulasi.
Ia mengingatkan agar pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak keluar dari koridor aturan sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Menurut Yani, perusahaan daerah memang diberikan ruang untuk menjalankan kegiatan usaha dan mengembangkan bisnisnya. Namun seluruh kebijakan yang diambil tetap harus memperhatikan status aset serta tanggung jawab kepada pemerintah daerah sebagai pemilik modal.
“Kalau itu perusahaan daerah, tentu pengelolaannya tidak bisa sembarangan. Semua harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku,” ucap Ahmad Yani, pada Rabu (11/3/2026).
Ia menegaskan bahwa aset yang berada di bawah perusahaan daerah pada dasarnya berkaitan dengan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Karena itu setiap keputusan strategis yang menyangkut aset maupun keuangan harus dilakukan secara hati-hati.
“Jangan sampai ada kebijakan yang justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pengelolaan perusahaan daerah harus benar-benar akuntabel,” tegasnya.
Yani juga menilai transparansi menjadi kunci penting dalam pengelolaan BUMD. Dengan tata kelola yang terbuka, menurutnya masyarakat dapat mengetahui bahwa perusahaan daerah dijalankan untuk kepentingan pembangunan daerah.
“BUMD dibentuk untuk membantu pembangunan dan memberi kontribusi bagi daerah. Karena itu pengelolaannya harus profesional dan transparan,” jelasnya.
Ia menambahkan DPRD Kukar akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan daerah, termasuk memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan regulasi.
“Yang penting semuanya berjalan sesuai aturan. Kalau dikelola dengan baik, BUMD bisa memberi manfaat besar bagi daerah,” tutup Yani.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar