BorneoFlash.com, KUKAR — DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan seluruh aset yang dimiliki Pemkab Kukar dapat dikelola secara tertib dan dimanfaatkan secara optimal.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan pengawasan terhadap aset daerah merupakan bagian dari fungsi kontrol legislatif agar pengelolaannya berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“DPRD tentu memiliki fungsi pengawasan. Kami ingin memastikan aset daerah yang dimiliki pemerintah benar-benar dikelola dengan baik dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” ucap Ahmad Yani, pada Senin (9/3/2026).
Menurutnya, aset daerah memiliki nilai strategis karena berasal dari anggaran publik. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dilakukan secara akuntabel serta didukung dengan sistem pencatatan yang jelas di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menilai OPD sebagai pengguna barang daerah perlu memastikan seluruh aset yang berada di bawah tanggung jawabnya tercatat dengan baik serta diawasi penggunaannya.
“Setiap OPD harus mengetahui dan mengawasi aset yang mereka kelola. Dengan begitu, pengelolaan aset daerah bisa lebih tertib dan transparan,” jelasnya.
Ahmad Yani menambahkan DPRD juga akan terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola aset agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Pada akhirnya tujuan kita sama, yakni memastikan aset daerah dikelola secara baik, tertib administrasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
