BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menghadapi tantangan besar, dalam menyusun rencana pembangunan tahun 2027.
Total kebutuhan anggaran yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai sekitar Rp5,9 triliun, sementara kemampuan fiskal daerah diperkirakan hanya sekitar Rp2,8 triliun.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian dan menentukan program pembangunan yang benar-benar menjadi prioritas bagi kota.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Balikpapan, Murni, mengatakan perbedaan kebutuhan dan kemampuan anggaran itu menjadi salah satu alasan digelarnya Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang).
“Total kebutuhan anggaran yang diinput OPD melalui sistem hampir Rp5,9 triliun, sedangkan kemampuan fiskal kita hanya sekitar Rp2,8 triliun. Artinya ada selisih hampir Rp3 triliun yang harus disesuaikan,” ujarnya, pada Jumat (6/3/2026).
Menurut Murni, melalui Pra-Musrenbang seluruh OPD diminta menata ulang usulan program dan kegiatan agar lebih fokus pada program yang memiliki dampak paling besar bagi masyarakat.
Forum tersebut juga bertujuan menyelaraskan program antar-OPD sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Pra-Musrenbang ini untuk menyelaraskan program OPD tahun 2027 agar ada keterkaitan satu sama lain, sekaligus mengawal program prioritas Kota Balikpapan,” jelasnya.
Ia menegaskan, kondisi fiskal yang terbatas memaksa pemerintah daerah untuk mengubah pola pikir dalam perencanaan pembangunan.
“Dengan keterbatasan ini, kita harus berpikir dalam skala kota, bukan lagi hanya kepentingan masing-masing OPD,” katanya.
Dalam rencana pembangunan, terdapat sembilan program prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Namun di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah harus menentukan fokus utama.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penanganan banjir, mengingat dampaknya yang luas terhadap aktivitas ekonomi, sosial, hingga infrastruktur kota.
“Banjir menjadi salah satu prioritas karena dampaknya sangat besar, termasuk terhadap distribusi barang dan aktivitas masyarakat,” kata Murni.
Selain itu, pembangunan infrastruktur kota juga tetap menjadi perhatian, termasuk peningkatan kualitas trotoar agar lebih nyaman bagi pejalan kaki sekaligus mempercantik wajah kota dan membuka ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Murni menambahkan, kemampuan fiskal daerah untuk tahun 2027 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2026 karena kondisi ekonomi yang turut berdampak pada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun pusat.
Meski demikian, seluruh usulan program tetap dimasukkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai langkah antisipasi jika terdapat perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Semua tetap kita akomodasi dalam RKPD. Siapa tahu nanti ada kebijakan dari pusat yang berubah atau ada tambahan anggaran,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar