BorneoFlash.com, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengingatkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya agar tidak menunda pembayaran tunjangan hari raya (THR) hingga mendekati hari besar keagamaan.
Langkah ini diambil guna memastikan para pekerja memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan kebutuhan menjelang perayaan.
Melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Pemkot menekankan bahwa meskipun aturan memperbolehkan pembayaran dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya, perusahaan diharapkan dapat merealisasikannya lebih cepat. Hal ini dinilai penting untuk mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja.
Kepala Disnaker Samarinda, Yuyum Puspitaningrum, menyampaikan bahwa pihaknya mendorong perusahaan agar tidak menunggu hingga batas akhir pembayaran.
“Kami mengimbau agar perusahaan tidak melakukan pembayaran THR mendekati hari raya. Walaupun ketentuan mengatur batas maksimal tujuh hari sebelum hari raya, akan lebih baik apabila dapat direalisasikan setidaknya 14 hari sebelumnya,” ujarnya, pada Selasa (3/3/2026).
Ia menjelaskan, pencairan lebih awal akan memberikan ruang bagi pekerja dalam mengelola kebutuhan, terutama karena pengeluaran cenderung meningkat menjelang hari besar keagamaan.
Selain itu, Disnaker juga mengingatkan ketentuan perhitungan THR bagi pekerja.
Untuk karyawan dengan masa kerja satu tahun atau lebih, besaran THR diberikan setara satu bulan gaji. Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun, perhitungan dilakukan secara proporsional.
“Bagi pekerja yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun, besaran THR dihitung berdasarkan masa kerja, yakni jumlah bulan bekerja dibagi 12, kemudian dikalikan dengan satu bulan upah,” jelasnya.
Dasar penghitungan upah tersebut, lanjutnya, mengacu pada regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.
Disnaker memastikan bahwa ketentuan ini telah disampaikan kepada perusahaan guna menghindari kesalahan dalam implementasi.
Hingga saat ini, Disnaker Samarinda belum menerima laporan resmi terkait keterlambatan maupun ketidaksesuaian pembayaran THR. Meski demikian, pihaknya tetap membuka layanan pengaduan bagi pekerja yang merasa haknya belum dipenuhi.
“Apabila terdapat laporan dari pekerja, kami akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku hingga diperoleh penyelesaian yang jelas,” tegasnya.
Pemkot Samarinda berharap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran THR secara tepat waktu dan sesuai aturan dapat memperkuat hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha di Kota Tepian. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar