Ia mengungkapkan, salah satu penyebab cepat habisnya kuota LPG subsidi adalah ketidaktepatan sasaran. Masih ditemukan masyarakat yang tergolong mampu ikut membeli LPG bersubsidi, sehingga mengurangi jatah warga yang benar-benar berhak.
“Yang tidak tepat sasaran ini menjadi persoalan. Seharusnya LPG subsidi hanya untuk masyarakat yang memang berhak,” tegasnya.
Terkait sanksi atas penyalahgunaan distribusi, Budiono menyebut hal itu menjadi kewenangan PT Pertamina (Persero) sebagai penyalur.
DPRD lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan dan mendorong koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait agar distribusi bahan pokok dan LPG subsidi berjalan optimal serta tepat sasaran.
Menurut Budiono, stabilitas harga dan ketersediaan pasokan selama Ramadan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah.
“Ramadan harus dijalani dengan tenang. Jangan sampai masyarakat resah karena harga naik atau gas langka,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar