BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Momen Ramadan 1447 Hijriah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok, termasuk pengawasan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengatakan Dinas Perdagangan (Disdag) sejauh ini telah melakukan monitoring terhadap ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di pasaran.
Namun, ia menilai langkah tersebut perlu diperkuat dengan sistem yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
“Operasi pasar harus dijaga stabilitas pasokannya. Ke depan, kita perlu sistem yang lebih baik seperti di DKI Jakarta,” ujar Budiono, pada Jumat (20/2/2026).
Budiono mencontohkan pengelolaan bahan pokok di DKI Jakarta melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang bekerja sama langsung dengan petani dan produsen, seperti penghasil beras, bawang merah, dan bawang putih.
Komoditas tersebut disimpan di gudang Perumda sebelum didistribusikan ke pasar dengan pengendalian harga.
Menurutnya, pola tersebut membuat harga lebih stabil dan distribusi lebih terkendali, sehingga masyarakat tidak terdampak lonjakan harga saat permintaan meningkat, terutama di bulan Ramadan. “Dengan pola seperti itu, harga bisa lebih terkontrol dan masyarakat lebih sejahtera,” jelasnya.
Selain bahan pokok, Budiono juga menyoroti distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi. Saat ini, Pemerintah Kota Balikpapan tengah mengajukan penambahan kuota, namun realisasinya belum terealisasi.
Ia mengungkapkan, salah satu penyebab cepat habisnya kuota LPG subsidi adalah ketidaktepatan sasaran. Masih ditemukan masyarakat yang tergolong mampu ikut membeli LPG bersubsidi, sehingga mengurangi jatah warga yang benar-benar berhak.
“Yang tidak tepat sasaran ini menjadi persoalan. Seharusnya LPG subsidi hanya untuk masyarakat yang memang berhak,” tegasnya.
Terkait sanksi atas penyalahgunaan distribusi, Budiono menyebut hal itu menjadi kewenangan PT Pertamina (Persero) sebagai penyalur.
DPRD lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan dan mendorong koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait agar distribusi bahan pokok dan LPG subsidi berjalan optimal serta tepat sasaran.
Menurut Budiono, stabilitas harga dan ketersediaan pasokan selama Ramadan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah.
“Ramadan harus dijalani dengan tenang. Jangan sampai masyarakat resah karena harga naik atau gas langka,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar