BorneoFlash.com, SAMARINDA - Pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikabarkan akan mulai diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) per (1/2/2026).
Kendati demikian, pengangkatan tersebut tidak berlaku bagi seluruh pegawai, karena Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan skema selektif berdasarkan jabatan dan masa pengabdian.
Dalam skema yang disiapkan BGN, status PPPK akan diprioritaskan bagi kepala SPPG, tenaga ahli gizi, serta akuntan yang telah lama bertugas. Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara berkelanjutan.
Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menyatakan bahwa urusan pengangkatan PPPK sepenuhnya berada dalam kewenangan BGN sebagai institusi terkait. Pemerintah provinsi, kata dia, menghormati keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat.
“Pengangkatan PPPK merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional. Saya menilai kebijakan tersebut telah dipersiapkan oleh BGN sesuai dengan kebutuhan organisasi,” ujar Seno, pada Senin (2/2/2026).
Meski demikian, Seno menekankan pentingnya percepatan pemerataan program MBG di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Ia menilai, hingga saat ini implementasi program tersebut masih belum menjangkau seluruh kabupaten dan kota secara merata.
Berdasarkan data yang diterimanya, baru sekitar 60 persen wilayah di Kalimantan Timur yang telah tersentuh program Makan Bergizi Gratis.
Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dengan BGN agar pelaksanaan program dapat dipercepat.
“Kami mendorong agar seluruh dapur MBG di Kalimantan Timur dapat segera dituntaskan. Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional terus kami lakukan untuk mempercepat realisasi tersebut,” tegasnya.
Seno berharap, pada pertengahan tahun 2026 mendatang, seluruh dapur MBG di Kalimantan Timur sudah dapat terbangun dan beroperasi secara optimal. Ia menilai percepatan tersebut penting agar manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Dalam satu tahun pelaksanaannya, program MBG yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tersebut juga dinilai masih memiliki sejumlah catatan evaluasi di Kaltim. Salah satu persoalan utama adalah ketimpangan sebaran program, khususnya di wilayah Mahakam Ulu.
Hingga kini, Kabupaten Mahakam Ulu diketahui belum tersentuh program MBG. Padahal, wilayah tersebut termasuk dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang membutuhkan perhatian lebih dalam implementasi program nasional.
Menurut Seno, kondisi geografis dan faktor ketersediaan bahan pangan menjadi tantangan utama di wilayah tersebut. Oleh karena itu, BGN saat ini tengah melakukan evaluasi langsung di lapangan.
“BGN sedang melakukan evaluasi, termasuk menurunkan tim ke Mahakam Ulu. Hal ini berkaitan dengan faktor harga serta ketersediaan bahan pangan seperti sayur-mayur dan kebutuhan lainnya,” pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar