DPRD Kaltim Soroti Nihilnya PAD dari Aktivitas Ship to Ship di Sungai Mahakam

Etam–Benuanta 31 Januari 2026 Penulis: Ardiansyah Editor: Ardiansyah

BorneoFlash.com, SAMARINDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti belum optimalnya pemanfaatan sektor jasa maritim sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Aktivitas pelayaran berskala besar di Sungai Mahakam dinilai belum memberikan kontribusi finansial bagi pemerintah daerah, meskipun telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa kegiatan ship to ship (STS) yang beroperasi di kawasan Muara Berau dan Muara Jawa sudah berjalan sejak sekitar tahun 2010.

Namun hingga saat ini, aktivitas tersebut belum menghasilkan pemasukan bagi kas daerah, meskipun melibatkan kapal dan aset bernilai sangat besar.

“Di wilayah Muara Berau terdapat sekitar 100 hingga 150 kapal setiap bulan, sementara di Muara Jawa berkisar 20 hingga 50 kapal. Akan tetapi, hingga kini pendapatan daerah dari aktivitas tersebut masih nihil,” ujarnya,pada Sabtu (31/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan ruang laut dan sungai pada dasarnya merupakan penggunaan ruang publik.

Ketika wilayah tersebut diberikan dalam bentuk konsesi dan dimanfaatkan secara eksklusif, maka seharusnya terdapat imbal balik ekonomi bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan wilayah laut hingga 12 mil.

Atas dasar itu, DPRD Kaltim mendorong agar badan usaha milik daerah (BUMD) dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan layanan jasa maritim. Bentuk layanan yang dimaksud meliputi jasa pemanduan kapal, assist, penundaan, hingga pengelolaan area penambatan kapal.

Menurut Hamas, pola kerja sama yang ideal adalah melalui skema business to business (B2B) antara BUMD dan operator pelabuhan seperti Pelindo.

Dengan skema tersebut, perusahaan daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas maritim yang berlangsung di wilayahnya.

“Ke depan, perusahaan swasta seharusnya tidak langsung menjalin kerja sama dengan Pelindo, melainkan melalui perusahaan daerah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan kerja sama operasional,” tuturnya.

Ia meyakini bahwa apabila kegiatan STS dikelola secara optimal dengan melibatkan BUMD, potensi Pendapatan Asli Daerah yang dapat diperoleh sangat signifikan.

Bahkan, nilai yang berpotensi diraih disebut bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap bulan.

“Apabila dikelola dengan baik, aktivitas STS berpotensi menghasilkan sekitar Rp300 miliar per bulan secara bersih. Selama ini, potensi tersebut belum memberikan manfaat apa pun bagi daerah,” pungkasnya.